Meneropong Dampak Ekonomi Jika Sufmi Dasco Ditunjuk Wapres
- Sufmi Dasco Ahmad digadang menjadi Wapres pengganti Gibran. Dinilai sebagai penengah partai koalisi, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi Indonesia?

Muhammad Imam Hatami
Author


JAKARTA, TRENASIA.ID – Nama Sufmi Dasco Ahmad mulai mengemuka dalam bursa calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Harian Partai Gerindra tersebut dinilai memiliki modal politik untuk mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia, terutama karena kedekatannya dengan Presiden Prabowo Subianto dan kemampuannya menjalin komunikasi lintas partai.
Di tengah dinamika pergantian wakil presiden, Dasco dipandang berpotensi menjadi penengah di antara partai-partai koalisi. Peran tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas politik dan memastikan agenda pemerintahan Prabowo berjalan hingga akhir masa jabatan pada 2029.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebelumnya memberikan sinyal bahwa partai-partai koalisi sepakat menyerahkan calon pengganti Gibran kepada kader Gerindra. "Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat dari Gerindra," ujar Zulkifli Hasan pada Senin, 16 November 2026.
Kesepahaman tersebut membuka peluang bagi sejumlah nama, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani. Namun, Dasco mendapat perhatian karena pengalamannya menjembatani kepentingan partai, parlemen, dan pemerintah.
Sufmi Dasco Ahmad, Sang Loyalis Prabowo
Sufmi Dasco Ahmad lahir di Bandung, 7 Oktober 1967. Ia merupakan politikus senior sekaligus salah satu pendiri Partai Gerindra pada 2008. Kedekatannya dengan Prabowo telah terjalin sejak awal perjalanan partai tersebut.
Dasco memiliki latar belakang pendidikan hukum, meraih gelar doktor ilmu hukum pada 2015, dan dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan pada 2022.
Dalam karier politiknya, Dasco pernah menjadi anggota DPR RI periode 2014–2019. Ia kemudian menjabat Wakil Ketua DPR selama dua periode, yakni 2019–2024 dan 2024–2029. Selain itu, ia juga dipercaya sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra.
Pengalaman tersebut membuat Dasco terbiasa berkomunikasi dengan berbagai fraksi dan mengelola kepentingan politik di parlemen. Posisi ini menjadi modal penting dalam membangun hubungan antara pemerintah dan partai-partai pendukungnya.
Koalisi pemerintahan Prabowo terdiri atas sejumlah partai dengan kepentingan dan basis politik berbeda. Karena itu, keberadaan wakil presiden yang mampu menjembatani komunikasi antarkekuatan politik menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan.
Pengalaman Dasco sebagai Wakil Ketua DPR memberinya ruang untuk berinteraksi dengan berbagai fraksi, baik dalam pembahasan legislasi maupun agenda politik nasional.
Sinyal dari Zulkifli Hasan yang menyebut partai-partai koalisi sepakat menyerahkan posisi tersebut kepada kader Gerindra juga memperlihatkan adanya ruang kompromi politik. Meski demikian, kesepakatan terhadap kader Gerindra belum berarti seluruh partai telah menetapkan Dasco sebagai kandidat.
Sejumlah nama lain, seperti Sugiono dan Ahmad Muzani, juga masuk dalam pembicaraan. Sementara itu, dukungan dari sejumlah pengurus daerah Gerindra terhadap Dasco menunjukkan adanya aspirasi di internal partai.
Jika akhirnya dipilih, Dasco berpotensi menjadi penghubung antara Prabowo, DPR, dan partai-partai koalisi. Peran tersebut dapat membantu pemerintah mengelola perbedaan kepentingan politik, terutama ketika harus mengambil keputusan strategis yang berkaitan dengan anggaran, regulasi, dan program ekonomi nasional.
Ekonomi Indonesia Jika Dasco Menjadi Wapres
Masuknya Dasco ke posisi wakil presiden tidak serta-merta berarti arah kebijakan ekonomi Indonesia akan berubah. Presiden tetap menjadi pemegang kendali utama pemerintahan, sementara kebijakan ekonomi akan ditentukan melalui koordinasi kementerian, lembaga negara, dan otoritas terkait.
Namun, pergantian wakil presiden tetap dapat memengaruhi pola koordinasi politik dan pelaksanaan program pemerintah. Dalam konteks ini, pengalaman Dasco di parlemen berpotensi memberikan pengaruh terhadap tiga aspek utama, yakni percepatan program ekonomi, stabilitas kebijakan, dan hubungan pemerintah dengan lembaga negara.
Pertama, dari sisi percepatan program prioritas. Pemerintahan Prabowo masih memiliki sejumlah agenda besar yang membutuhkan dukungan anggaran dan regulasi, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan infrastruktur, penguatan industri nasional, hilirisasi, hingga pengembangan sektor pangan dan energi.
Pengalaman Dasco dalam komunikasi parlemen dapat membantu pemerintah membangun dukungan politik terhadap program-program tersebut. Hubungan yang terjaga antara pemerintah dan DPR juga penting untuk memastikan pembahasan anggaran serta regulasi tidak terhambat oleh perbedaan kepentingan politik.
Dengan demikian, jika Dasco menjadi wakil presiden, salah satu potensi kontribusinya adalah memperkuat koordinasi politik agar pelaksanaan agenda ekonomi pemerintah berjalan lebih terarah.
Kedua, dari sisi stabilitas politik dan kepastian kebijakan. Dunia usaha membutuhkan kepastian mengenai arah regulasi, perpajakan, investasi, serta kebijakan sektor industri. Stabilitas hubungan antara pemerintah dan parlemen dapat membantu menciptakan lingkungan kebijakan yang lebih mudah diprediksi.
Dasco berpotensi menjadi penghubung untuk menjaga komunikasi antarelite politik. Jika fungsi tersebut berjalan efektif, pemerintah dapat lebih fokus pada pelaksanaan program ekonomi tanpa terlalu banyak terganggu oleh tarik-menarik kepentingan di dalam koalisi.
Namun, stabilitas politik saja tidak cukup untuk meningkatkan kepercayaan investor. Konsistensi kebijakan, kepastian hukum, transparansi, dan kualitas tata kelola tetap menjadi faktor penting bagi keputusan investasi jangka panjang.
Ketiga, dari sisi koordinasi kebijakan ekonomi dan independensi lembaga. Aspek ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pasar, terutama berkaitan dengan hubungan pemerintah dan Bank Indonesia (BI).
Bank Indonesia memiliki mandat menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem moneter melalui kebijakan yang independen. Karena itu, komunikasi antara pemerintah dan bank sentral perlu tetap berjalan dalam koridor kewenangan masing-masing.
Pengalaman Dasco ketika ikut membahas persoalan ekonomi dan nilai tukar rupiah bersama sejumlah pejabat pemerintah dapat menjadi catatan tersendiri dalam menilai kemungkinan perannya di pemerintahan.
Apabila menjadi wakil presiden, koordinasi ekonomi memang dapat diperkuat. Namun, penguatan koordinasi tersebut perlu dibedakan dari intervensi terhadap keputusan teknis lembaga independen. Kejelasan batas kewenangan menjadi penting untuk menjaga kredibilitas kebijakan moneter di mata investor.
Di balik potensi percepatan agenda pemerintah, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan apabila Dasco masuk ke jajaran eksekutif.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah independensi Bank Indonesia. Pasalnya, persoalan pelemahan rupiah dan koordinasi antara pemerintah dengan otoritas moneter merupakan isu sensitif bagi pasar keuangan.
Bank sentral membutuhkan ruang untuk menentukan kebijakan berdasarkan mandat dan pertimbangan ekonomi, bukan tekanan politik jangka pendek. Persepsi bahwa keputusan moneter dapat dipengaruhi kepentingan politik berpotensi memengaruhi kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
Selain itu, apabila presiden dan wakil presiden sama-sama berasal dari Gerindra, dinamika hubungan antarkekuatan politik dalam pemerintahan juga akan menjadi perhatian. Kondisi tersebut dapat mempermudah koordinasi internal partai, tetapi tetap membutuhkan mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan yang berjalan efektif.
Bagi pelaku usaha, persoalan utamanya bukan semata-mata dari partai mana presiden dan wakil presiden berasal. Hal yang lebih penting adalah apakah pemerintahan mampu menjaga konsistensi regulasi, kepastian hukum, serta iklim investasi yang kompetitif.
Investor juga akan mencermati bagaimana pemerintahan mengelola tekanan fiskal, nilai tukar rupiah, arus modal asing, dan kebutuhan pembiayaan berbagai program prioritas. Pergantian wakil presiden tidak akan secara otomatis menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Chrisna Chanis Cara
Editor
