Mendorong Reorientasi BUMN, Dari Beban jadi Mesin Cuan

JAKARTA, TRENASIA.ID – Apakah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi aset strategis yang menghasilkan keuntungan bagi negara, atau justru menjadi beban karena banyak perusahaan tidak produktif?

Pertanyaan itu menjadi salah satu sorotan utama dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat, 14 Agustus 2026.

Dalam pidatonya, Prabowo mengungkap fakta yang menurutnya mengejutkan. Saat pemerintah membentuk Danantara sebagai sovereign wealth fund Indonesia, ia baru mengetahui bahwa jumlah BUMN ternyata mencapai 1.074 perusahaan, jauh melampaui perkiraannya.

"Ketika kita bentuk Danantara, yaitu adalah dana kedaulatan kita, sovereign wealth fund, kita menemukan bahwa ada 1.074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan, bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa," kata Prabowo di gedung Parlemen Jakarta, Sabtu, 14 Austus 2026.

Ia mengaku sebelumnya mengira Indonesia hanya memiliki sekitar 300 hingga 400 BUMN. Temuan tersebut menjadi titik awal evaluasi besar-besaran terhadap perusahaan pelat merah.

Menurut Prabowo, di balik banyaknya jumlah BUMN, terdapat perusahaan-perusahaan yang produktif dan menghasilkan keuntungan besar, tetapi tidak sedikit pula yang justru menjadi beban negara.

Kritik Keras: BUMN Bekerja Seenaknya

Prabowo melontarkan kritik tajam terhadap sebagian pengelola BUMN yang dinilai kehilangan orientasi sebagai perusahaan milik negara.

"Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini." ujarnya.

Kritik tersebut berlanjut pada persoalan laporan keuangan sejumlah BUMN yang menurutnya tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. "Sudah terlalu banyak BUMN yang tidak produktif, rugi terus. Laporannya untung, ngarang saja itu, untungnya itu." tambahnya.

Dalam bagian lain pidatonya, Prabowo kembali menegaskan hal yang sama. "Terlalu banyak BUMN tidak produktif, rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu untungnya." jelasnya.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu bagian pidato yang paling banyak menyita perhatian karena secara terbuka menyoroti dugaan praktik pelaporan keuangan yang tidak sesuai kondisi riil.

Di Balik Kritik, Laba BUMN Justru Melonjak

Meski mengkritik keras sebagian BUMN, Prabowo juga menunjukkan bahwa reformasi yang dilakukan pemerintah mulai membuahkan hasil.

Secara agregat, laba seluruh BUMN meningkat signifikan.

Laba bersih BUMN 2024: Rp186 triliun
Laba bersih BUMN 2025: Rp326 triliun, naik 75,3%
Target laba 2026: Rp360 triliun

Peningkatan laba tersebut juga berdampak pada setoran dividen kepada negara. Data yang disampaikan pemerintah menunjukkan,

Dividen 2024: Rp85,5 triliun (neto Rp53 triliun setelah PMN)
Dividen 2025: Rp142,3 triliun atau naik 67%
Target dividen 2026: Rp200 triliun tanpa Penyertaan Modal Negara (PMN)

Prabowo mengatakan peningkatan tersebut menjadi bukti bahwa pembenahan tata kelola mulai menghasilkan manfaat nyata. Ia menambahkan bahwa peningkatan tersebut sangat signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya.

"Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari Rp53 triliun ke Rp200 triliun atau bisa dikatakan empat kali lebih besar, 400 persen meningkatnya tanpa PMN." jelas Prabowo.

Bank Mandiri dan Pertamina Masih Jadi Mesin Laba

Sejumlah BUMN mencatatkan pertumbuhan laba yang kuat pada semester I 2026. Perusahaan dengan laba terbesar meliputi,

Bank Mandiri: Rp30,41 triliun (+24,3%)
Pertamina: Rp24,9 triliun (+80%)
BRI: Rp21,2 triliun (+15%)
Pupuk Indonesia: Rp8,51 triliun (+253%)
BNI: Rp7,2 triliun (+6%)
Pegadaian: Rp6,59 triliun (+84,6%)
PTPN IV PalmCo: Rp3,23 triliun (+54%)
PT Timah: Rp2,71 triliun (+804,7%)
Pelindo: Rp2,57 triliun (+60,4%)
BTN: Rp2,40 triliun (+40,8%)
InJourney: Rp300 miliar (+33%)
Adhi Karya: Rp69 miliar (+667%)

Dalam pidatonya, Prabowo secara khusus memuji lonjakan laba PT Timah. "Bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini, PT Timah telah mencapai keuntungan Rp2,7 triliun. Sembilan kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, artinya naik 900 persen." papar Prabowo.

Ia juga menyinggung perkembangan Garuda Indonesia yang mulai menunjukkan perbaikan."Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung berkelanjutan." jelas Prabowo.

Selain perusahaan yang telah lama mencetak laba, pemerintah juga mencatat beberapa BUMN berhasil melakukan turnaround.

Di antaranya:

Krakatau Steel, dari rugi Rp981 miliar menjadi laba Rp635 miliar.
Kimia Farma, dari rugi Rp160 miliar menjadi laba Rp108 miliar.
Semen Indonesia, dari rugi Rp66 miliar menjadi laba Rp106 miliar.

Pada semester I 2026, Krakatau Steel bahkan berbalik dari kerugian sekitar Rp1,74 triliun menjadi laba sekitar Rp150–185 miliar, sedangkan Kimia Farma berubah dari rugi Rp135,61 miliar menjadi laba Rp54,07 miliar.

Di sisi lain, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah BUMN yang belum sehat. Garuda Indonesia, misalnya, masih membukukan rugi sekitar US$46,4 juta pada kuartal I 2026 meski ditargetkan dapat membalikkan kinerja menjadi laba mulai awal 2027.

Prabowo juga menyebut kerugian BUMN yang tidak produktif mencapai sekitar Rp20 triliun. Karena itu, pemerintah memutuskan melakukan restrukturisasi besar-besaran.

Dari 1.074 Menjadi 300 BUMN

Langkah paling drastis adalah penyederhanaan jumlah perusahaan pelat merah. Prabowo mengungkapkan hingga saat ini pemerintah telah menutup 290 BUMN.

"Hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada 31 Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup." tambah Prabowo

Perampingan jumlah perusahaan tersebut diklaim langsung menurunkan biaya operasional.

Prabowo mengatakan pemerintah telah menghemat lebih dari Rp50 triliun per tahun hanya dari efisiensi biaya birokrasi perusahaan. Pemerintah bahkan menargetkan efisiensi dapat meningkat hingga sekitar Rp70 triliun.

"BUMN Milik Rakyat"

Prabowo menegaskan tujuan utama reformasi bukan sekadar mengejar laba, melainkan mengembalikan fungsi BUMN sebagai aset milik seluruh rakyat Indonesia.

Keuntungan yang meningkat, menurutnya, akan digunakan untuk mempercepat hilirisasi industri, memperkuat investasi strategis melalui Danantara, dan meningkatkan penerimaan negara tanpa bergantung pada tambahan modal dari APBN.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga memberikan apresiasi kepada Danantara.

"Saudara-saudara sekalian, saya memberikan penghargaan khusus bagi pimpinan Danantara dan seluruh timnya, seluruh jaringannya." ungkapnya.

Selain restrukturisasi, pemerintah membuka opsi penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan BUMN selama puluhan tahun. Prabowo mengusulkan pembentukan pengadilan ad hoc khusus.

"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang." tegas Prabowo.