Melanggengkan Ketergantungan dari BLT Rp5,4 Juta per Tahun

JAKARTA, TRENASIA.ID - Luhut Binsar Pandjaitan punya rencana besar untuk bansos Indonesia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional itu pada 9 Juni 2026 mengumumkan pemerintah akan mengganti seluruh bantuan sosial berbasis barang menjadi Bantuan Langsung Tunai senilai Rp5,4 juta per orang per tahun.

Disalurkan lewat sistem identitas digital tunggal, diverifikasi pakai AI, dan diklaim bisa hemat anggaran hingga ratusan miliar rupiah.

"Saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada yang menerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya, ada Rp 5,4 juta per orang. Ini nanti akan dikelompokkan dengan AI," ungkap Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Kamis, 11 Juni 2026.

Kedengarannya efisien, tapi ada satu pertanyaan yang jarang diajukan, kalau BLT tunai sudah berjalan, apa yang mencegah penerimanya tetap jadi penerima selamanya?

Riset akademis sudah lama bergulat dengan pertanyaan itu, awabannya tidak sesederhana pro atau kontra.

BLT Memang Bekerja, Tapi Untuk Apa?

Penelitian terhadap rumah tangga penerima BLT di Pulau Jawa menunjukkan program ini meningkatkan konsumsi pangan secara signifikan, termasuk asupan kalori dan protein.

Jurnal berjudul “Analisis Kemanfaatan Program BLT terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Penerima Bantuan di Desa Harjowinangun Kecamatan Japah Kabupaten Blora” terbitan UNNES tahun 2025 meneliti penerima BLT di Desa Harjowinangun, Blora.

Peneliti menemukan dampak negatif yang konsisten, ketergantungan terhadap bantuan pusat tumbuh seiring berjalannya program. Penelitian tersebut mengemukakan Justru rasa ketergantungan masyarakat itulah sebagai salah satu hambatan utama program.

Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan langsung tunai pemerintah justru memunculkan potensi budaya malas bekerja sebagai konsekuensi jangka panjang.

Selain itu ada hal yang paling telak, BLT harus disertai pendampingan dan program pemberdayaan, kalau tidak, ketergantungan adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindari.

Ketergantungan bukan satu-satunya risiko. Sejumlah penelitian juga mencatat kecemburuan sosial antara penerima dan non-penerima, potensi penyalahgunaan dana untuk konsumsi yang tidak produktif, dan yang paling berat, ketidaktepatan sasaran BLT pernah memicu konflik sosial dan praktik klientelisme dari tingkat nasional sampai desa.

Artinya, uang tunai yang salah sasaran tidak hanya mubazir tapi bisa merusak kohesi sosial.

Rencana Luhut memang sudah mengantisipasi soal ketepatan sasaran lewat Digital Single ID dan verifikasi AI, satu kemajuan yang perlu diakui. Tapi verifikasi penerima yang akurat hanya menyelesaikan masalah distribusi, bukan masalah ketergantungan.

Data Jumlah Penerima BLT di Indonesia

Penerima BLT Reguler (PKH dan Bantuan Sembako) – 2025
- Sekitar 20,88 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Penambahan BLT (Oktober–Desember 2025)
- Mencapai 35.046.783 KPM.
BLT Kesejahteraan Sosial (BLT Kesra) – 2025
- Menjangkau sekitar 33,2 juta KPM.
Penerima BLT Berdasarkan Data Populasi – 2026
- Diperkirakan sekitar 35 juta jiwa atau 12,3% dari total penduduk Indonesia.
Program Transformasi Subsidi Menjadi BLT – 2026
- Masih dalam tahap perencanaan.
- Jumlah penerima belum dirinci secara spesifik.
Penerima Baru PKH dan BPNT – 2026
- Sebanyak 475.821 KPM.
BLT Atensi YAPI (Anak Yatim/Piatu) – 2026
- Menjangkau 946.843 anak.
BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahap I dan II – 2026
- Jumlah penerima berbeda di setiap desa.
- Contoh: ada desa dengan 10 KPM dan ada yang 37 KPM.
Penerima Program Perlindungan Sosial – 2025
- Sekitar 8,4 juta keluarga.
BLT Reguler Sebelum Penambahan – 2025
- Tercatat sekitar 1,3 juta KPM.