Lindungi Industri Rokok Legal, Pengusaha dan Pekerja Desak Kepastian Hukum

  • APINDO dan FSP RTMM-SPSI meminta kepastian regulasi dan perlindungan industri rokok legal di tengah tekanan cukai serta peredaran rokok ilegal.
Chrisna Chanis Cara

Author

Pekerja di pabrik rokok SKT yang memiliki peran besar untuk perekonomian. DUTA/ist
Pekerja di pabrik rokok SKT yang memiliki peran besar untuk perekonomian. DUTA/ist (Istimewa)

JAKARTA, TRENASIA.ID — Kalangan pengusaha dan pekerja meminta pemerintah memberikan kepastian regulasi serta perlindungan bagi industri legal di tengah tekanan biaya usaha, kebijakan fiskal, dan persaingan dengan produk ilegal. Kondisi tersebut dinilai berisiko menghambat investasi, menekan produksi, hingga mengancam keberlangsungan lapangan kerja.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta W. Kamdani mengatakan dunia usaha membutuhkan ruang untuk terus berinvestasi, berekspansi, dan menciptakan lapangan kerja. Karena itu, kebijakan pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan aktivitas ekonomi produktif.

“Pengakuan ini penting. Jika dunia usaha diharapkan terus menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi, maka kebijakan yang diterapkan juga perlu memberikan ruang yang cukup bagi pelaku usaha untuk berinvestasi, berekspansi, dan menciptakan lapangan kerja,” ujar Shinta.

Menurutnya, kebijakan fiskal perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan keberlangsungan usaha. Perpajakan, perizinan, serta regulasi teknis juga perlu memperhitungkan pengaruhnya terhadap biaya produksi, investasi, dan daya beli masyarakat.

Tekanan biaya yang semakin besar dinilai dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk berekspansi dan membuka lapangan kerja baru. Sebaliknya, kepastian kebijakan dan insentif yang tepat sasaran dapat mendorong perusahaan meningkatkan produktivitas serta melanjutkan investasi.

“Ketika pemerintah mengharapkan dunia usaha terus meningkatkan investasi dan menciptakan nilai tambah, penting pula untuk memastikan bahwa pelaku usaha memiliki ruang yang memadai untuk tumbuh. Insentif yang tepat sasaran dapat menjadi stimulus agar perusahaan berani berekspansi, meningkatkan produktivitas, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja,” tambahnya.

Industri Rokok Legal Hadapi Tekanan

Persoalan kepastian usaha juga menjadi perhatian industri hasil tembakau (IHT). Industri rokok legal menghadapi tekanan dari sisi regulasi dan fiskal, sekaligus persaingan dengan produk ilegal yang tidak menanggung kewajiban sebagaimana pelaku usaha resmi.

Ketua Umum Forum Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Hendry Wardana menilai kondisi tersebut dapat mengancam keberlangsungan industri rokok legal.

“Jika perusahaan rokok legal akhirnya menyerah karena ketidakadilan yang terus terjadi, dampaknya akan sangat besar,” ujarnya.

Dampak tekanan industri, menurut Hendry, tidak hanya dirasakan perusahaan, tetapi juga pekerja yang menggantungkan penghasilan pada sektor tersebut. FSP RTMM-SPSI mencatat sekitar 500.000 pekerja terlibat langsung dalam sektor manufaktur industri rokok.

“Persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya pekerjaan, tetapi apakah pekerjaan tersebut layak dan mampu menciptakan kesejahteraan,” katanya.

Hendry juga menyoroti peredaran rokok ilegal yang dinilai semakin menekan produsen legal. Ia menyebut kenaikan cukai yang tinggi dan berbagai aturan terhadap industri turut mendorong pertumbuhan rokok ilegal, sementara produksi rokok legal mengalami penurunan.

Di sejumlah daerah, Hendry menyebut peredaran rokok ilegal telah mencapai 20–30%. Menurutnya, kondisi tersebut menciptakan persaingan yang tidak seimbang karena produsen legal harus memenuhi kewajiban cukai dan ketentuan regulasi.

Atas kondisi tersebut, FSP RTMM-SPSI mengusulkan moratorium kenaikan cukai rokok. Organisasi pekerja itu menilai kebijakan tersebut diperlukan untuk menekan pertumbuhan produk ilegal dan menjaga keberlangsungan industri legal.

“Karena itu, kami mengusulkan moratorium kenaikan cukai untuk menekan pertumbuhan rokok ilegal. Jika kenaikan cukai terus dilakukan, yang terjadi justru rokok ilegal semakin berkembang,” ujar Hendry.

Kepastian kebijakan dan penindakan terhadap peredaran produk ilegal menjadi dua hal yang disoroti kalangan pengusaha dan pekerja. Tekanan terhadap industri legal dinilai berpotensi merambat ke investasi, kegiatan produksi, serta tenaga kerja yang bergantung pada sektor tersebut.

Meski demikian, efektivitas usulan moratorium cukai dalam menekan rokok ilegal perlu dilihat bersama faktor lain, termasuk pengawasan distribusi dan penegakan hukum terhadap produsen maupun peredarnya.

Chrisna Chanis Cara

Chrisna Chanis Cara

Editor