Efek Domino Subsidi Energi yang Kian Gerogoti APBN

JAKARTA, TRENASIA.ID--Di SPBU, masyarakat mungkin belum merasakan perubahan. Harga Pertalite tetap, Solar subsidi belum berubah, dan pemerintah terus menegaskan daya beli masyarakat akan dijaga.

Namun, di balik stabilitas tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlahan menanggung beban yang semakin besar. Per Semester I 2026, pemerintah telah merealisasikan belanja subsidi sebesar Rp116 triliun dan kompensasi sebesar Rp116,9 triliun.

Sehingga, total subsidi dan kompensasi mencapai sekitar Rp233 triliun atau 52,1% dari pagu APBN 2026. Nilai tersebut melonjak 44,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menjadi pertumbuhan tertinggi sejak lonjakan subsidi akibat krisis energi 2022.

Kenaikan ini terjadi ketika harga minyak dunia kembali melonjak akibat memanasnya konflik di Timur Tengah dan meningkatnya kekhawatiran terhadap keamanan jalur pelayaran Selat Hormuz—rute yang dilalui sekitar seperlima perdagangan minyak dunia.

Artinya, tekanan terhadap APBN berpotensi belum berakhir. Lantas, seberapa besar ruang fiskal yang masih dimiliki pemerintah untuk mempertahankan harga BBM tanpa mengorbankan belanja prioritas lainnya.

Mengapa Subsidi Naik Begitu Cepat?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan kenaikan subsidi dan kompensasi dipicu oleh kombinasi beberapa faktor sekaligus. "Realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi ICP, nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume BBM, LPG, dan listrik bersubsidi," kata Purbaya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR belum lama ini.

Artinya, APBN menghadapi tekanan dari dua sisi. Pertama, harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang cenderung meningkat mengikuti harga minyak dunia.

Kedua, pelemahan rupiah yang membuat biaya impor minyak dan BBM menjadi lebih mahal. Ketiga, konsumsi energi bersubsidi di dalam negeri yang masih tinggi. Ketiga faktor tersebut saling memperkuat.

Ketika harga minyak naik, biaya penyediaan BBM meningkat. Saat rupiah melemah, biaya impor ikut melonjak. Di sisi lain, jika konsumsi BBM bersubsidi tidak turun, pemerintah harus membayar subsidi yang lebih besar.

Selat Hormuz Bisa jadi Faktor Penentu

Tekanan fiskal Indonesia kini semakin dipengaruhi dinamika geopolitik. Selat Hormuz merupakan jalur distribusi sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Setiap ancaman terhadap jalur tersebut hampir selalu direspons pasar dengan kenaikan harga minyak.

Pekan ini harga minyak Brent kembali menembus kisaran US$90 per barel, level tertinggi dalam lebih dari satu bulan setelah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Bagi Indonesia, kondisi ini memiliki implikasi langsung. Semakin lama harga minyak bertahan tinggi, semakin besar pula biaya yang harus ditanggung pemerintah apabila harga BBM domestik tetap dipertahankan.

Lubang Opportunity Cost

Kenaikan subsidi energi sering dipandang sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap daya beli masyarakat. Namun dalam ekonomi publik terdapat konsep opportunity cost.

Setiap tambahan Rp1 triliun untuk subsidi berarti terdapat Rp1 triliun yang tidak dapat digunakan untuk belanja lain.

Misalnya:

• pembangunan bendungan,
• irigasi,
• sekolah,
• rumah sakit,
• transportasi publik,
• hingga program makan bergizi gratis.

Dengan kata lain, subsidi energi tidak hanya soal menjaga harga BBM. Ia juga menentukan berapa besar ruang fiskal yang tersedia bagi pembangunan.

Masihkah APBN Aman?

Data yang dihimpun TrenAsia,  pendapatan negara Semester I 2026 mencapai sekitar Rp1.459 triliun, naik 21,4% secara tahunan, terutama ditopang pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 24,6%. 

Defisit APBN juga tercatat Rp196,5 triliun atau sekitar 0,76% terhadap PDB, lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pemerintah menilai kondisi tersebut menunjukkan APBN masih berada dalam batas yang terkendali.

Selain itu, pemerintah sebelumnya menyatakan masih memiliki Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang dapat digunakan sebagai bantalan apabila tekanan eksternal meningkat.

Namun, ruang tersebut bukan tanpa batas. Semakin lama harga minyak bertahan tinggi, semakin besar pula risiko APBN harus mengalokasikan tambahan anggaran untuk subsidi atau kompensasi.

Pandangan Ekonom

Ekonom Yusuf Rendy Manilet dari CORE Indonesia menilai gejolak harga minyak saat ini berbeda dibanding awal tahun. Menurutnya, persoalan utama bukan hanya besarnya kenaikan harga, melainkan durasi harga minyak bertahan tinggi.

Artinya, jika harga minyak hanya melonjak beberapa hari, dampaknya terhadap APBN relatif terbatas. Namun apabila harga tinggi bertahan selama berbulan-bulan, tekanan terhadap subsidi akan semakin besar.

Sejumlah ekonom juga mengingatkan bahwa mempertahankan harga BBM dalam kondisi harga minyak yang terus meningkat berpotensi memaksa pemerintah mencari ruang fiskal tambahan, baik melalui efisiensi belanja, optimalisasi penerimaan, maupun penyesuaian pembiayaan.

Dilema Berat Pemerintah

Pemerintah menghadapi dua pilihan yang sama-sama tidak mudah. Pilihan pertama adalah mempertahankan harga BBM. Keuntungannya, inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga. Namun konsekuensinya adalah subsidi energi terus meningkat.

Pilihan kedua adalah mengurangi subsidi melalui penyesuaian harga. Langkah ini akan mengurangi tekanan APBN, tetapi berpotensi mendorong inflasi dan menekan konsumsi rumah tangga.

Selama harga minyak dunia masih tinggi, kedua pilihan tersebut akan terus menjadi dilema fiskal.

Yang Perlu Dicermati Investor

Bagi investor, isu subsidi energi tidak berhenti pada harga BBM. Ada empat indikator yang layak dipantau hingga akhir tahun:

• ICP (Indonesian Crude Price) sebagai acuan harga minyak Indonesia;
• harga Brent dan WTI di pasar global;
• nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, karena impor energi dibayar dalam dolar;
• laporan APBN bulanan, khususnya perkembangan subsidi dan kompensasi.

Jika harga minyak bertahan di atas US$90 per barel selama beberapa bulan, sementara rupiah tetap lemah dan konsumsi energi tidak turun, tekanan terhadap subsidi kemungkinan akan terus meningkat. 

Sebaliknya, apabila ketegangan geopolitik mereda dan harga minyak kembali turun, ruang fiskal pemerintah akan lebih longgar. Pertanyaannya, berapa lama APBN mampu membeli stabilitas harga BBM tanpa mengurangi ruang bagi pembangunan dan program prioritas lain?