Dari Wamenkeu ke BI, Thomas Djiwandono Bawa Misi Sinergi Ini

JAKARTA, TRENASIA.ID – Thomas Djiwandono resmi terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia setelah Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan. Proses seleksi ketat tersebut digelar secara maraton pada tanggal 23 hingga 26 Januari 2026 di gedung parlemen.

Ia menggantikan posisi strategis yang sebelumnya ditinggalkan oleh Juda Agung yang resmi mengundurkan diri pada pertengahan Januari lalu. Penetapan ini menandai babak baru peran Thomas dalam struktur pimpinan bank sentral khususnya dalam perumusan kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Pengangkatan ini menarik perhatian publik karena latar belakang Thomas yang kuat di sektor pemerintahan sebagai mantan wakil menteri keuangan. Transisi dari otoritas fiskal ke otoritas moneter ini diharapkan membawa angin segar bagi sinergi kebijakan ekonomi makro Indonesia ke depannya.

• Baca Juga: Gen Z Tinggalkan Alkohol dan Lebih Memilih Minum Kopi

1. Profil dan Pendidikan

Thomas Aquinas M Djiwandono lahir di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1972 dari keluarga begawan ekonomi. Ayahnya adalah Soedradjad Djiwandono yang pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia pada periode krusial tahun 1993 hingga 1998 di masa orde baru.

Secara akademis Thomas memiliki rekam jejak mentereng dengan menempuh studi sejarah di Haverford College Amerika Serikat. Ia kemudian melanjutkan pendidikan magister di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies yang membentuk perspektifnya dalam memahami dinamika ekonomi global yang kompleks.

Sebelum masuk ke bank sentral Thomas memiliki pengalaman panjang di sektor pemerintahan sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak tahun 2024. Ia juga pernah berkiprah sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra namun telah mundur sejak akhir 2025 demi menjaga independensi jabatan barunya.

• Baca Juga: Bank Mandiri Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor Lewat Kopra

2. Proses Seleksi Ketat

Proses pengangkatan ini bermula dari surat usulan Presiden Prabowo Subianto yang dikirimkan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya Komisi XI DPR melaksanakan rangkaian uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test untuk menilai kompetensi dan integritas para calon.

Dalam proses tersebut terdapat tiga kandidat kuat yang diuji kapabilitasnya yaitu Thomas Djiwandono, Dicky Kartikoyono, dan Solikin M Juhro. Setelah melalui pendalaman materi yang intensif Komisi XI akhirnya menyepakati nama Thomas Djiwandono melalui mekanisme musyawarah mufakat tanpa voting.

Keputusan komisi tersebut kemudian disahkan secara resmi melalui rapat paripurna DPR untuk ditetapkan sebagai pejabat negara definitif. Thomas akan mengemban amanah sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk periode jabatan 2026 hingga 2031 mendatang menggantikan posisi kosong sebelumnya.

• Baca Juga: Omzet SRC Tembus Rp236 T, Toko Kelontong Kian Berdaya

3. Tugas dan Wewenang

Sebagai Deputi Gubernur Thomas kini menjadi salah satu pimpinan tertinggi yang duduk dalam Dewan Gubernur Bank Indonesia. Posisi ini memiliki peran vital dalam mendampingi Gubernur BI untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis sesuai mandat undang-undang yang berlaku saat ini.

Tugas utamanya meliputi menjaga stabilitas nilai rupiah melalui pengendalian inflasi dan pengelolaan nilai tukar yang berimbang. Selain itu ia juga bertanggung jawab mengatur kelancaran sistem pembayaran nasional serta menjaga stabilitas sistem keuangan dari potensi guncangan ekonomi global maupun domestik.

Dalam pengambilan keputusan strategis Dewan Gubernur menganut prinsip kolektif dan kolegial yang mengutamakan musyawarah. Thomas akan bersinergi dengan Gubernur BI dan deputi lainnya untuk memastikan bauran kebijakan yang diambil tepat sasaran dalam merespons dinamika ekonomi yang terus berubah cepat.

4. Visi Strategis GERAK

Dalam uji kelayakan di parlemen Thomas memperkenalkan pendekatan strategis yang diberi nama "GERAK" sebagai pedoman kerjanya. Konsep ini mencakup Governance atau tata kelola yang kuat, Effective policymaking, Resilience atau ketahanan, Accelerated coordination, serta Sustainability in transformation sektor keuangan nasional.

Pilar tata kelola difokuskan untuk menjaga kredibilitas bank sentral di mata pelaku pasar domestik maupun internasional. Sementara aspek ketahanan sistem keuangan menjadi prioritas utama untuk memitigasi risiko ketidakpastian global yang bisa berdampak pada likuiditas dan solvabilitas perbankan dalam negeri.

Poin akselerasi koordinasi dan keberlanjutan transformasi menunjukkan komitmen Thomas untuk tidak bekerja dalam silo atau terkotak-kotak. Ia menekankan pentingnya adaptasi teknologi digital dalam sistem pembayaran serta penguatan infrastruktur pasar uang yang modern demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

5. Sinergi Fiskal Moneter

Latar belakang Thomas sebagai mantan Wakil Menteri Keuangan dinilai menjadi aset berharga dalam jabatannya saat ini. Pengalaman mengelola anggaran negara memberikannya pemahaman mendalam tentang sisi fiskal yang sangat berguna untuk disinergikan dengan kebijakan moneter di Bank Indonesia ke depannya.

Meski demikian Thomas menegaskan bahwa independensi Bank Indonesia tetap menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Sinergi dengan pemerintah bukan berarti intervensi melainkan koordinasi harmonis untuk mencapai tujuan bersama yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tetap stabil dan terjaga.

Komitmen independensi ini telah dibuktikan dengan pengunduran dirinya dari jabatan politik sebelum proses seleksi dimulai. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan pasar bahwa setiap kebijakan moneter yang diambil murni didasarkan pada pertimbangan ekonomi yang objektif dan profesional tanpa kepentingan politik.