Bukan Sekadar Perang, Beban Elite dan Subsidi Bocor Tekan APBN

JAKARTA, TRENASIA.ID - Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah kembali menekan ketahanan fiskal Indonesia. Namun di tengah tekanan eksternal tersebut, persoalan domestik seperti kebocoran subsidi energi dan besarnya belanja birokrasi justru dinilai menjadi ancaman yang tak kalah serius bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Eskalasi konflik setelah serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari 2026 sempat mendorong harga minyak mentah global jenis West Texas Intermediate (WTI) melampaui level psikologis US$100 per barel. Kenaikan ini meningkatkan risiko bagi negara importir energi, termasuk Indonesia.

Direktur Eksekutif Next Indonesia Center, Christiantoko, menilai lonjakan harga energi global akan berdampak langsung terhadap postur APBN, terutama dari sisi subsidi dan kompensasi energi.

• Baca Juga: Garuda (GIAA) Akhiri Krisis Neraca: Ekuitas Positif Berkat Danantara

Ia memperkirakan setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$1 berpotensi menambah beban belanja negara hingga Rp10,3 triliun. Sementara itu, tambahan penerimaan negara hanya berada di kisaran Rp3,5 triliun. “Artinya, setiap kenaikan ICP akan memperlebar defisit anggaran,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa, 17 Maret 2026.

Dalam simulasi yang disusun lembaganya, defisit APBN 2026 yang semula ditargetkan Rp689,2 triliun berpotensi meningkat menjadi Rp740,7 triliun atau setara 2,88% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski masih di bawah batas 3%, perhitungan tersebut dilakukan dengan asumsi faktor lain tetap (ceteris paribus).

Kebocoran Subsidi dan Beban Elite

Di luar tekanan global, tantangan struktural dalam negeri dinilai memperbesar risiko fiskal. Penyaluran subsidi energi masih menghadapi persoalan ketepatan sasaran, khususnya pada LPG dan BBM bersubsidi.

Berdasarkan hasil olahan Next Indonesia Center yang merujuk pada data Badan Pusat Statistik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), konsumsi energi rumah tangga berpendapatan tinggi tercatat relatif lebih besar dibandingkan kelompok sasaran.

• Baca Juga: BI Tahan Suku Bunga 4,75 Persen, Jaga Momentum Daya Beli Lebaran

Christiantoko memperkirakan kondisi tersebut berimplikasi pada potensi subsidi yang tidak tepat sasaran. “Potensi subsidi LPG yang tidak tepat sasaran mencapai sekitar Rp44,8 triliun, sementara subsidi BBM sekitar Rp88,7 triliun,” jelasnya.

Dengan demikian, total potensi kebocoran subsidi energi diperkirakan mencapai Rp133,5 triliun. Angka ini merupakan hasil estimasi berbasis pengolahan data konsumsi rumah tangga, bukan angka resmi pemerintah.

Di saat yang sama, ruang efisiensi juga dinilai masih terbuka dari sisi belanja negara. Alokasi belanja barang dan jasa kementerian atau lembaga yang mencapai Rp141,8 triliun menjadi salah satu pos yang kerap disorot dalam upaya penguatan disiplin fiskal.

Kombinasi antara subsidi yang tidak tepat sasaran dan tingginya belanja operasional tersebut dinilai memperbesar tekanan terhadap APBN, terutama ketika harga energi global meningkat.

Antara Ketahanan Fiskal dan Risiko Nyata

Sementara itu, pemerintah menilai kondisi APBN 2026 masih berada dalam batas aman. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan belum ada rencana penyesuaian harga BBM di tengah kenaikan harga minyak dunia.

“Sampai sekarang belum ada hitungan untuk menaikkan harga BBM karena pemerintah masih memiliki ruang fiskal yang cukup,” ujarnya di Yogyakarta pada Selasa, 17 Maret 2026.

Dari sisi operasional, Pertamina sebagai pelaksana penugasan pelayanan publik (PSO) terus memantau perkembangan harga energi global.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyatakan bahwa perusahaan terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam menjaga pasokan dan stabilitas energi domestik.  “Pertamina terus memonitor dinamika harga minyak dunia yang saat ini berada di kisaran US$100 per barel,” ujarnya terpisah.