APBN 2027 Tembus Rp4.106 Triliun, Bagaimana Negara Mengelolanya?

JAKARTA, TRENASIA.ID – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyiapkan sejumlah kebijakan fiskal untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Strategi tersebut mencakup peningkatan penerimaan negara, penguatan kualitas belanja, hingga pengembangan skema pembiayaan inovatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam pemaparannya pada Antara Business Forum, Rabu, 23 September 2026, Suahasil menekankan pentingnya pengelolaan APBN yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga memastikan setiap anggaran digunakan secara efisien dan tepat sasaran.

"Selain mengumpulkan (pendapatan) lebih banyak, APBN juga harus terus mempertajam belanja, meningkatkan efisiensi belanja dan targeting," ujar Suahasil Nazara.

Arah kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kesehatan fiskal sekaligus mendukung program prioritas nasional dalam rancangan APBN 2027.

Tiga Strategi Utama Pengelolaan APBN 2027

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 24 September 2026, strategi pengelolaan APBN 2027 terbagi dalam tiga fokus utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, memperbaiki kualitas belanja, dan mengembangkan pembiayaan inovatif.

1. Meningkatkan Penerimaan Negara

Pemerintah menargetkan peningkatan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta penguatan kebijakan investasi.

Dalam rancangan APBN 2027, penerimaan negara ditargetkan mencapai Rp3.435,1 triliun. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah sebagai berikut:

Meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis pajak. Kebijakan ini diarahkan untuk mendukung pencapaian target penerimaan perpajakan sebesar Rp2.912 triliun.
Mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak. Pemerintah menargetkan PNBP sebesar Rp522,5 triliun melalui pengelolaan sumber penerimaan negara yang lebih optimal.
Memperkuat penegakan hukum dan memberikan insentif fiskal. Langkah ini ditujukan untuk menciptakan iklim investasi yang mendukung pencapaian target investasi sebesar Rp2.322 triliun.

Peningkatan penerimaan menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga kemampuan pemerintah membiayai berbagai program pembangunan. Namun, strategi tersebut juga perlu diimbangi dengan pengelolaan belanja yang efisien agar ruang fiskal tetap terjaga.

2. Memastikan Belanja Negara Berkualitas

Selain meningkatkan pendapatan, pemerintah menempatkan kualitas belanja sebagai bagian penting dari pengelolaan APBN 2027. Belanja negara diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional dan memberikan dampak terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.

Dalam rancangan APBN 2027, belanja negara direncanakan mencapai Rp4.106,3 triliun. Sejumlah kebijakan yang disiapkan pemerintah meliputi:

Memprioritaskan program nasional. Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sesuai amanat konstitusi.
Meningkatkan efisiensi anggaran. Penghematan dan penajaman belanja diarahkan untuk menjaga defisit anggaran pada level 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Memperkuat efektivitas subsidi dan perlindungan sosial. Anggaran subsidi energi ditargetkan sebesar Rp261,5 triliun, sedangkan anggaran perlindungan sosial mencapai Rp549,9 triliun.

Efisiensi belanja tidak hanya berkaitan dengan pengurangan pengeluaran, tetapi juga memastikan anggaran dialokasikan kepada program yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian.

3. Mengembangkan Pembiayaan Inovatif

Strategi ketiga yang disiapkan pemerintah adalah memperluas sumber pembiayaan untuk mendukung pembangunan dan sektor-sektor prioritas nasional.

Pemerintah mengarahkan kebijakan pembiayaan pada enam sektor prioritas, termasuk hilirisasi sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur digital. Pengembangan sektor-sektor tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas ekonomi nasional dan mendorong peningkatan nilai tambah.

Selain itu, pemerintah mendorong pendalaman pasar keuangan melalui penguatan pembiayaan domestik. Salah satu instrumen yang menjadi bagian dari strategi tersebut adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Dalam rancangan APBN 2027, target penerbitan SBN ditetapkan sebesar Rp833,7 triliun. Pembiayaan domestik menjadi salah satu instrumen untuk mendukung kebutuhan anggaran sekaligus mengembangkan pasar keuangan nasional.

Pemerintah juga menyiapkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Melalui skema tersebut, pembangunan diharapkan dapat memanfaatkan peran pembiayaan dan investasi sektor swasta.

Tujuan Pengelolaan APBN 2027

Secara umum, kebijakan fiskal yang disiapkan pemerintah memiliki tiga tujuan utama, yakni menjaga kesehatan APBN, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memastikan belanja negara memberikan dampak terhadap perekonomian.

Pengelolaan APBN 2027 diarahkan agar anggaran negara tetap mampu membiayai program prioritas nasional tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan keberlanjutan fiskal.

Dengan target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun dan belanja negara Rp4.106,3 triliun, rancangan APBN 2027 mencerminkan kebutuhan pemerintah untuk mengelola selisih antara penerimaan dan pengeluaran secara terukur.

Selisih antara belanja dan pendapatan tersebut mencapai sekitar Rp671,2 triliun. Sementara itu, pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar 2,4% terhadap PDB.

Bagi pemerintah, tantangan utama pengelolaan APBN 2027 tidak hanya terletak pada kemampuan menghimpun penerimaan, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.