31,2 Persen Perokok Pindah ke Rokok Murah, Negara Bisa Tekor Rp26,1 T
- 31,2% Perokok Beralih ke Rokok Murah, Negara Berpotensi Rugi Rp26,1 TriliunJAKARTA, TRENASIA.ID – Fenomena peralihan konsumen ke produk rokok yang lebih murah a

Muhammad Imam Hatami
Author


Ilustrasi cukai rokok / Beacukai.go.id
(Istimewa)JAKARTA, TRENASIA.ID – Fenomena peralihan konsumen ke produk rokok yang lebih murah atau downtrading berpotensi menggerus penerimaan negara hingga Rp26,1 triliun per tahun. Kondisi ini terjadi di tengah kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang tidak mengalami kenaikan selama dua tahun terakhir.
Perwakilan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Betta Anugrah, mengungkapkan sebanyak 31,2% perokok beralih ke produk rokok dengan harga lebih murah. Menurut dia, konsumen yang melakukan peralihan tersebut memiliki kecenderungan 5,75 kali lebih mungkin untuk tetap merokok.
“Tidak adanya peningkatan tarif cukai hasil tembakau selama dua tahun terakhir ini bertentangan dengan target RPJMN 2025–2029. Akibat tertahannya tarif cukai dan struktur yang masih terdiri dari delapan golongan, produk tembakau menjadi semakin terjangkau, sehingga mendorong 31,2% perokok beralih ke rokok yang lebih murah (downtrading), dan memiliki kecenderungan 5,75 kali lebih mungkin untuk tetap terus merokok,” kata Betta dalam konferensi pers Koalisi Save Our Surroundings (SOS) Indonesia di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Betta menambahkan, fenomena tersebut tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengurangi penerimaan negara sebesar Rp24,4 triliun hingga Rp26,1 triliun per tahun.
Potensi kehilangan penerimaan negara juga muncul dari praktik peredaran rokok tanpa cukai yang dinilai semakin masif di pasar. Betta menilai kondisi tersebut berkaitan dengan lemahnya pola pengawasan dan integrasi digital.
Selain itu, belanja rokok turut menjadi persoalan ekonomi rumah tangga. Menurut Betta, pengeluaran untuk konsumsi rokok berkontribusi terhadap pemiskinan rumah tangga yang pada akhirnya menambah jumlah penduduk miskin sebanyak 8,75 juta orang.
Baca juga : Laba Naik Dua Kali Lipat, Kenapa BLTA Enggan Bagi Dividen?
Cukai Rokok Tidak Naik Dua Tahun
Persoalan downtrading menjadi salah satu isu yang disoroti Koalisi SOS Indonesia dalam somasi kepada Presiden Republik Indonesia pada 10 November 2026. Koalisi yang terdiri dari 20 organisasi masyarakat sipil dan tujuh individu tersebut menilai kebijakan cukai belum sepenuhnya sejalan dengan arah pengendalian konsumsi tembakau.
Padahal, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 mengarahkan pemerintah untuk meningkatkan tarif CHT secara bertahap sekaligus menyederhanakan struktur tarif cukai.
Koalisi menilai kebijakan cukai perlu dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai instrumen pengendalian konsumsi produk tembakau, bukan hanya sebagai sumber penerimaan negara.
Di sisi lain, implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga menjadi sorotan. Setelah masa transisi berakhir pada 26 Juli 2026, sejumlah ketentuan pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik dinilai belum sepenuhnya dijalankan.
Ketentuan tersebut meliputi pengaturan batas maksimal kadar nikotin dan tar, larangan penggunaan bahan tambahan, larangan penjualan rokok secara eceran atau batangan, standardisasi kemasan, hingga penerapan peringatan kesehatan bergambar.
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, menegaskan pemerintah perlu memastikan regulasi yang telah diterbitkan benar-benar diterapkan. “Regulasi sudah dibuat, tetapi perlindungan rakyat tidak boleh berhenti di atas kertas. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan seluruh kementerian dan lembaga menjalankan kewajiban hukumnya. ?” tegas Tulus.
Baca juga : Galeri Foto: BJA Tanam Pohon Gamal ke-30 Juta
Koalisi SOS Sampaikan Lima Tuntutan
Melalui somasi tersebut, Koalisi SOS Indonesia menyampaikan lima tuntutan kepada Presiden. Pertama, memastikan penyelesaian peraturan pelaksana PP 28/2024, khususnya pengaturan nikotin, tar, bahan tambahan, standardisasi kemasan, larangan penjualan rokok batangan, dan peringatan kesehatan bergambar.
Kedua, memastikan pelaksanaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk mencapai target 514 kabupaten/kota pada 2029. Data Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri per Juni 2025 menunjukkan baru 377 kabupaten/kota memiliki peraturan daerah tentang KTR, masih di bawah target 397 daerah pada 2025.
Ketiga, meningkatkan tarif cukai hasil tembakau secara bertahap dan menyederhanakan struktur tarif sesuai arah kebijakan RPJMN 2025–2029.
Keempat, memastikan pencapaian target pengendalian tembakau, termasuk menurunkan prevalensi merokok pada usia muda, memperluas layanan berhenti merokok, serta menyediakan farmakoterapi di puskesmas.
Kelima, menyampaikan rencana aksi dan langkah konkret yang memuat target waktu serta kementerian atau lembaga penanggung jawab.
Perwakilan tim legal Koalisi SOS Indonesia, Tubagus Haryo Karbyanto, mengatakan somasi tersebut didasarkan pada kewajiban konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang harus dijalankan pemerintah.
Koalisi memberikan waktu paling lama 25 hari kerja sejak somasi diterima Presiden untuk menindaklanjuti seluruh tuntutan tersebut. Apabila tidak terdapat tanggapan atau tindak lanjut nyata, koalisi menyatakan akan menempuh langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Muhammad Imam Hatami
Editor
