ADB Kucurkan Pinjaman Rp7,8 Triliun ke BUMN di Indonesia, Buat Apa?

JAKARTA -  Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai US$500 juta atau setara Rp7,84 triliun (kurs Rp15.960 per dolar Amerika Serikat) untuk mendukung reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.

Pinjaman dari ADB mencakup subprogram pertama di bawah Program Reformasi Badan Usaha Milik Negara (State-Owned Enterprises Reform Program). Program ini akan membantu Indonesia meningkatkan efisiensi dan resiliensi BUMN, serta memperkuat kerangka tata kelola perusahaannya.

Spesialis Manajemen Publik Senior ADB untuk Asia Tenggara Yurenda Basnett menilai BUMN dapat berperan sangat penting dalam mendorong pemulihan dari pandemi COVID-19 yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Namun, agar dapat memberikan nilai yang lebih besar bagi masyarakat, kelemahan struktural BUMN harus diatasi.

"ADB senang dapat ikut serta dalam mendukung upaya pemerintah mereformasi BUMN," ucap Yurenda, dalam keterangan resmi di Jakarta,

Program ini selaras dengan Peta Jalan BUMN 2020-2024 yang menyeluruh dan ambisius, yang memperkenalkan serangkaian reformasi untuk mentransformasikan BUMN dan memastikan kontribusinya terhadap cita-cita Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.

Program tersebut akan mendukung pengurangan jumlah BUMN, sekaligus mensyaratkan BUMN untuk fokus pada operasi intinya sehingga BUM menjadi layak secara keuangan dan dapat menyediakan layanan publik esensial secara efisien.

Selain itu, program ini mendukung langkah-langkah peningkatan kualitas dewan direksi BUMN, memperkuat pemantauan dan keterbukaan kuangan, serta membantu BUMN bertransisi ke model usaha yang kompatibel dengan iklim.

Di sisi lain, Bank Pembangunan Jerman alias Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KFW) juga akan memberikan pembiayaan bersama (cofinancing) dengan pinjaman yang nilainya setara 300 juta euro atau setara dengan US$295,8 juta.

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Arya Sinulingga menilai dukungan ADB merupakan penghargaan terhadap transformasi BUMN.

"Itu adalah bagian dari penghargaan mereka terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh BUMN dan mereka menghargai itu. Jadi, ini sumbangan juga dari yang telah dilakukan BUMN dalam melakukan transformasi," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan dana itu tidak diberikan ke Kementerian BUMN, tapi akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

“Jadi, itu bukan proyek, bukan dana proyek, itu dana program dan bukan langsung ke BUMN tapi kepada APBN,” ujarnya.

Hingga akhir 2021, BUMN di Indonesia mencapai 100 perusahaan dengan aset konsolidasian mencapai US$610 miliar atau sekitar 53% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Dari 2020 sampai 2021, laba bersh secara konsolidasi BUMN meningkat dari Rp13,3 triliun menjadi Rp124 triliun.