1 Kontraktor Garap 10 Proyek Infrastruktur, Awas Mangkrak!

JAKARTA – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengingatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar mulai menyeleksi perusahaan-perusahaan konstruksi yang menggarap proyek infrastruktur.

Avilian menjelaskan banyaknya proyek infrastruktur dikhawatirkan melebihi kapasitas dan kemampuan keuangan perusahaan konstruksi tersebut.

“Jika terjadi, ini dapat meningkatkan risiko proyek terbengkalai atau meleset dari target yang ingin dicapai,” ujarnya, dalam Konsultasi Regional Kementerian PUPR, dikutp Selasa, 16 Maret 2021.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

Aviliani sendiri tidak menyebut nama-nama perusahaan yang kelebihan beban konstruksi infrastruktur tersebut. Akan tetapi, dirinya mengungkapkan satu perusahaan kontraktor bisa memegang 10 hingga 20 proyek sekaligus.

Selain itu, dirinya juga mengingatkan KemenPUPR lebih selektif dalam melakukan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan penyerapan tenaga kerja. Di masa pandemi ini, proyek infrastruktur diharapkan memberikan multiplier effect terhadap perekonomian di daerah sekitar.

“Penyerapan tenaga kerja itu nomor satu, karena memang dalam kondisi pandemi ini yang dibutuhkan membangun infrastruktur itu justru adalah penyerapan tenaga kerjanya. Karena tenaga kerja yang paling banyak dari sektor-sektor ketika pandemi atau krisis adalah sektor infrastruktur,” jelasnya.

Selain itu, infrastruktur harus memperhatikan multiplier effect terhadap ekonomi daerah sekitar. Tanpa ada multiplier effect, pemerintah akan kesulitan mengembalikan nilai infrastruktur yang dibiayai lewat utang,

“Karena banyak sekali di masa lalu, pembangunan infrastruktur itu dikaitkan dengan politik atau pembangunannya hanya sementara waktu. Jadi, ketika infrastruktur tersebut sudah jadi atau event-nya selesai, infrastrukturnya mangkrak,” tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan akan selektif untuk proyek-proyek baru. Tujuannya agar bisa rampung pada tiga tahun mendatang ketika kabinet pemerintah baru berjalan.

“Dengan demikian kita tidak ingin meninggalkan isu-isu pembangunan bagi kabinet yang akan datang. Jadi jangan ada isu-isu yang kurang baik. Semua harus sudah siap ke sana arahnya,” ujarnya.

Basuki mengatakan bila pembangunan infrastruktur diperkirakan tidak selesai pada 2023 atau 2024 berarti proyek tersebut harus dibatalkan.