Terungkap! Ini Alasan di Balik Lambatnya Realisasi Belanja Pemda
- Realisasi belanja APBD hingga kuartal I-2021 baru mencapai 7% dari pagu anggaran.
Muhamad Arfan Septiawan
Author
JAKARTA – Lambatnya realisasi belanja pemerintah daerah (pemda) diklaim menjadi batu penghambat pemulihan ekonomi nasional. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Eriko Sotarduga menyebut regulasi yang berubah-ubah menjadi alasan di balik gerak lambat pemda melakukan belanja.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini melayangkan kritik atas kebijakan realisasi dana yang tidak satu pintu.
“Mengenai banyaknya dana-dana di pemda belum dipergunakan, katanya peraturannya berubah-ubah. Salah satunya dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ini bagaimana bisa pemulihan kalau begini,” kata Eriko dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin, 14 Juni 2021.
- Menparekraf Hadiri Peresmian Sentra Vaksin Perdana Peserta 18+ di DKI Jakarta
- OJK Paparkan 6 Tantangan Pemulihan Sektor Keuangan Usai Dihajar Pandemi
- Kementerian PUPR Turun Tangan Atasi Longsor dan Banjir Kali Ciputat
Eriko mendorong Kemenkeu untuk membuat road map mengenai pencairan dana di Pemda. Menurutnya, efisiensi kebijakan itu yang bisa membuat Pemda untuk lebih tanggap dalam belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berkali-kali menyentil Pemda untuk lebih cepat melakukan belanja, terutama belanja modal. Jokowi menyebut belanja pemda yang optimal bisa menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia jadi lebih merata.
Terbaru, mantan Wali Kota Solo ini meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Indonesia (APIP) untuk mengawal belanja di lingkungan pemda.
“Saya minta BPKP dan seluruh APIP melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini, memberikan solusi, dan menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini,” kata Jokowi dalam konferensi pers belum lama ini.
Realisasi APBD
Realisasi belanja APBD hingga kuartal I-2021 baru mencapai 7% dari pagu. Angka ini dua kali lipat lebih rendah dibandingkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah menembus 15% dari pagu pada periode yang sama.
Ekonom Center Of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Randy menilai Pemda kurang tanggap dalam merespons situasi extraordinary pandemi COVID-19. Yusuf menyarankan Pemda mesti melakukan belanja yang bisa menstimulasi daya beli masyarakat.
“Bentuk pemulihan ekonomi nasional harus ditopang oleh pemulihan ekonomi di daerah. Lalu, pemulihan ekonomi di daerah bisa bekerja secara optimal kalau pemerintah daerah melakukan belanja secara optimal,” kata Yusuf kepada Trenasia.com beberapa waktu lalu.
Kemenkeu sendiri telah merumuskan besaran anggaran daerah dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022. Porsi TKDD pada 2022 mencapai Rp775,8 triliun hingga Rp845,3 triliun. (LRD)