Wapres Ri

Pakar tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogja, Herlambang P Wiratraman, menilai layanan pengaduan masyarakat tersebut sebatas gimik politik. Hal itu lantaran layanan tersebut dibentuk tanpa dasar hukum, struktur dan pertanggungjawaban yang jelas.