Uu Pdp

Setahun Sejak Masa Transisi UU PDP Selesai, Regulasi Sudah Ada, Perlindungan Belum Nyata

Sudah satu tahun berlalu sejak berakhirnya masa transisi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) selama 2 tahun sejak resmi diundangkan, namun implementasinya masih jauh dari harapan publik.

Distika Safara Setianda

Kebocoran data pribadi.

<p>Ilustrasi perlindungan data pribadi. / Pixabay</p>

Kesulitan Implementasi UU PDP: Antara Regulasi dan Kesiapan Industri

Anggota Steering Committee Indonesia Fintech Society (IFSoc), Syahraki Syahrir, mengungkapkan bahwa kendala utama dalam penerapan UU PDP berasal dari kurangnya kesiapan pemerintah dan industri, khususnya sektor teknologi finansial (fintech).

Idham Nur Indrajaya

Sisa Waktu Transisi UU PDP Kurang dari 11 Bulan, IFSoc Desak Pembentukan Lembaga Penyelenggara

Idham Nur Indrajaya

Ilustrasi Fintech Peer to Peer (P2P) Lending alias kredit online atau pinjaman online (pinjol) yang resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bukan ilegal. Ilustrator: Deva Satria/TrenAsia

Bagaimana Implementasi UU PDP Bisa Tetap Jaga Pertumbuhan Ekosistem Fintech? Begini Penjelasan IFSoc

Rudiantara juga menegaskan bahwa peraturan pelaksana harus condong kepada arahan untuk mendorong kepatuhan pengendali dan prosesor data pribadi dan tidak berfokus kepada sanksi.

Idham Nur Indrajaya