Uu Ite

MK Putuskan Batasan Penghinaan dalam UU ITE Tidak Berlaku untuk Pemerintah

Pasal tersebut seharusnya hanya berlaku untuk pencemaran yang ditujukan kepada individu atau orang perorangan, dan tidak berlaku jika yang menjadi korban adalah lembaga, institusi, atau kelompok

Distika Safara Setianda

Para pemohon dan kuasanya dalam sidang Pengucapan Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, Selasa, 29 April 2025.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Diperiksa Polisi, Dilaporkan Sebar Hasutan

"Penyataan saya itu dianggap sebagai suatu bentuk penghasutan yang membuat adanya tindak pidana dan membuat adanya suatu berita bohong yang diduga kemudian berita bohong itu menciptakan kerusuhan,"

Muhammad Imam Hatami

<p>Ilustrasi penggunaan jaringan internet di gawai. / Pixabay.com</p>

Sah! Revisi UU ITE Jilid II Resmi Berlaku Usai Diteken Presiden Jokowi

Salinan undang-undang tersebut juga telah diunggah pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara (JDIH Setneg).

Khafidz Abdulah Budianto

5 Alasan Revisi Kedua UU ITE Versi Pemerintah

Budi mengatakan perubahan tersebut dilakukan sebagai tanggung jawab pemerintah terhadap pengguna internet dan ruang siber sebagaimana tertuang dalam konstitusi Indonesia.

Khafidz Abdulah Budianto