Uu Ite

MK Putuskan Batasan Penghinaan dalam UU ITE Tidak Berlaku untuk Pemerintah

Pasal tersebut seharusnya hanya berlaku untuk pencemaran yang ditujukan kepada individu atau orang perorangan, dan tidak berlaku jika yang menjadi korban adalah lembaga, institusi, atau kelompok

Distika Safara Setianda

Para pemohon dan kuasanya dalam sidang Pengucapan Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, Selasa, 29 April 2025.

Revisi Kedua UU ITE Dinilai Tak Cukup Jaga Kebebasan Berpendapat

Parlemen Indonesia mengesahkan revisi undang-undang internetnya, melunakkan pasal-pasal yang menurut para kritikus telah digunakan untuk membungkam oposisi pemerintah.

Distika Safara Setianda

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Penundaan Pengesahan Revisi Kedua UU ITE

Hingga saat ini masyarakat belum menerima salinan resmi naskah rancangan revisi UU ITE. Hal ini tak lepas dari proses pembahasan selama ini yang dilakukan tertutup dan tidak membuka ruang partisipasi publik yang bermakna.

Chrisna Chanis Cara

Revisi UU ITE Jangan Membebani Konsumen dan Mengganggu Inovasi

Istilah TTE tersertifikasi baru muncul dalam aturan turunan UU ITE.

Muhammad Imam Hatami