Uu Ciptaker

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak lima gugatan uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang diajukan sejumlah serikat pekerja.

Unjuk rasa tersebut terkait dengan dua tuntutan mereka yaitu menuntut kenaikan upah 2024 sebesar 15 % dan pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja.

Dalam aksi tersebut mereka menyuarakan tuntutannya mengenai Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan Presidential Threshold.