Tulus Abadi

JAKARTA – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) sebaiknya tidak terburu-buru dalam mengeluarkan izin edar vaksin COVID-19. Ia mengkhawatirkan, banyaknya tekanan untuk segera merilis vaksin ke pasaran dapat berpotensi mengabaikan profesionalitas dan aspek keamanan dan keselamatan. “Saya minta BPOM bekerja secara profesional dan independen. […]

<p>Vaksin COVID-19/ Reuters</p>

Vaksin COVID-19/ Reuters

<p>Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto bersiap mengikuti rapat kerja dengan komisi VIII DPR, di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 7 September 2020. Rapat kerja musyawarah tersebut membahas RUU penanggulangan bencana. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia</p>

Tak Gubris Somasi PP 109/2012, Menkes Terawan Dituding Malaadministrasi

Jika ditarik ke belakang, somasi bermula sebagai bentuk protes macetnya proses revisi hingga kini. Seharusnya, revisi dilakukan dalam kurun satu tahun sejak 3 Mei 2018 berdasarkan Keppres 9/2018.

<p>Koalisi Masyarakat Peduli Kesehatan (KOMPAK) layangkan surat somasi I kepada Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis, 12 November 2020/ Sumber: Komnas Pengendalian Tembakau</p>

Tak Kunjung Revisi PP 109/2012, Menkes Terawan Kena Somasi

JAKARTA – Tak kunjung merevisi Peraturan Pemerintah (PP) 109/ 2012, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto mendapatkan surat somasi dari Koalisi Masyarakat Peduli Kesehatan (KOMPAK) yang mewakili sejumlah LSM pegiat pengendalian konsumsi rokok. Surat somasi ini bentuk protes macetnya proses revisi yang menggantung. Seharusnya, revisi dilakukan dalam kurun satu tahun sejak 3 Mei 2018 berdasarkan Keppres […]

<p>Suasana ruas jalan ibukota saat pemberlakuan kembali PSBB di Jalan Sudirman, Jakarta, Senin, 14 September 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid dua atau PSBB pengetatan, yang berlaku selama dua pekan mulai Senin, 14 September 2020 hingga 27 September 2020. Penerapan PSBB itu mengacu pada Pergub Nomor 88 Tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia</p>

Konglomerat Bos Djarum Budi Hartono Protes PSBB Jakarta, YLKI: Absurd

“Pemerintah terlalu grusa-grusu dalam membuka keran ekonomi, sementara aspek pengendalian belum memenuhi syarat sebagaimana standar yang ditetapkan WHO,” kata Tulus Abadi.