Ruu Pdp

Transfer Data ke AS Disetujui, RI Didesak Perkuat Aturan Privasi

Tanpa adanya regulasi pelaksana dan lembaga pengawas, komitmen Indonesia untuk melindungi hak digital bagi warganya akan sulit diterjemahkan dalam kebijakan yang operasional dan berdaya guna.

Distika Safara Setianda

Ilustrasi perlindungan data pribadi. / Pixabay

Pemerintah Dinilai Perlu Lakukan Dialog Soal Jangka Waktu UU PDP

Idealnya, aturan turunan dilakukan konsultasi publik tatap muka termasuk melakukan focus group discussion.

Drean Muhyil Ihsan

Photo by Lukas: https://www.pexels.com/photo/close-up-photo-of-gray-laptop-577210/

Sulit Dipenuhi, Jangka Waktu UU PDP akan Menambah Beban Pelaku Usaha

Sejumlah klausul aturan dalam RPP PDP dinilai akan memberatkan pelaku usaha dan tidak sesuai standar international.

Drean Muhyil Ihsan

Pemerintah dan DPR Bahas Rancangan RUU PDP, Kadin Iri Ingin Dilibatkan Langsung

Namun Wakil Kepala Badan Ekosistem Ekonomi Digital KADIN Indonesia Bidang Kebijakan Publik Zacky Zainal Husein melihat, Adanya potensi tantangan dalam draf yang akan memberatkan industri ekonomi digital, maka industri ingin dilibatkan didalamnya.

Debrinata Rizky