Ruu Migas
ASPERMIGAS menilai Indonesia perlu segera mengesahkan UU Migas yang baru untuk memberikan kepastian hukum bagi investor, terutama di sektor hulu yang berisiko tinggi. Tanpa regulasi yang jelas, momentum kenaikan investasi pada 2025 dikhawatirkan hanya bersifat sementara.


Ilustrasi industri migas


SKK Migas Akan Bubar, Ini Kata Menteri ESDM
Saat ini Pemerintah tengah menggodok revisi Undang-Undang No.22 Tahun 2001 terkait Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Dengan adanya revisi ini, kabarnya pembubaran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagai pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi akan dilakukan.


Diisukan Bubar, Kepala SKK Migas: Hanya Transformasi
Kabar pembubaran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kian kencang. Hal ini dengan revisi Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) yang tengah difinalisasi.


Demi Tarik Investor, Dirjen Migas Dorong Revisi UU Migas Segera Dilakukan
Pemerintah mengusulkan terkait penghapusan Pajak Pertambangan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) bagi investor hulu migas yang akan diatur dalam revisi UU (RUU) Migas.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
