Rapat Paripurna Dpr

Rapat Paripurna Batal Karena Kuorum, Hanya Dihadiri 86 Dari 575 Anggota DPR

Rapat ini hanya dihadiri oleh 86 anggota DPR, 10 di antaranya berasal dari Fraksi Gerindra. Namun, jumlah tersebut tidak mencapai ketentuan kuorum yang mensyaratkan kehadiran 50 persen plus satu dari total 575 anggota DPR.

Muhammad Imam Hatami

Gedung DPR/MPR di Jakarta.

<p>Ketua DPR RI, Puan Maharani (kanan) saat rapat paripurna pembukaan masa sidang IV tahun 2020-2021, di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Maret 2021. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia</p>

Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV, 86 Anggota DPR Hadir Secara Fisik

Rapat paripurna pembukaan masa sidang IV tahun 2020-2021 DPR dibuka seusai reses. Rapat paripurna dihadiri 86 anggota DPR secara fisik dan 260 virtual. Rapat paripurna dibuka pukul 13.30 WIB di ruang rapat paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Maret 2021. Sebelumnya, DPR reses sejak 11 Februari 2021. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta anggota Dewan […]

Ismail Pohan

<p>Ilustrasi Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker) / Ekon.go.id</p>

Tergesa UU Cipta Kerja: Buruh Berang Tapi Pengusaha Senang, Pemerintah dan DPR Bela Siapa?

Beberapa hari belakangan, tercatat pemerintah dan DPR RI kompak menempuh jalan senyap demi mempercepat penyelesaiaan pembahasan RUU Cipta Kerja.

Drean Muhyil Ihsan

<p>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan salam kepada anggota DPR pada rapat paripurna pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020. DPR dan pemerintah mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna. Sembilan fraksi di DPR kembali menyampaikan pandangan mereka terhadap RUU Cipta Kerja dalam rapat paripurna. Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat tetap menolak seluruh hasil pembahasan RUU Cipta Kerja. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia</p>

Tok! Paripurna DPR Resmi Sahkan UU Cipta Kerja, Demokrat Walk Out

Pernyataan itu ditegaskan oleh perwakilan Fraksi Partai Demokrat Benny Harman setelah tidak diizinkan menyampaikan pandangannya oleh pimpinan sidang paripurna DPR RI, Azis Syamsuddin.

Drean Muhyil Ihsan