Presidential Threshold

Mantan Ketua MPR Soroti Sisi Negatif Penghapusan Presidential Threshold

Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengkritik keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), Bamsoet menyoroti potensi fragmentasi politik, polarisasi masyarakat, dan biaya pemilu yang meningkat

Muhammad Imam Hatami

WhatsApp Image 2025-01-10 at 13.15.39.jpeg

Bambang Soesatyo

Sederet Nama yang Berpotensi Nyapres Setelah Presidential Threshold Dihapus

Kondisi ini menciptakan ruang bagi partai-partai kecil untuk memainkan peran strategis dalam menentukan arah dukungan politik.

Muhammad Imam Hatami

MK Hapus Presidential Threshold, Begini Tanggapan Sejumlah Partai

MK memutuskan bahwa syarat dukungan minimal 20 persen kursi DPR RI atau 25 persen suara sah nasional bertentangan dengan UUD 1945 karena melanggar hak politik partai non-parlemen dan menciptakan polarisasi politik yang membahayakan persatuan bangsa.

Muhammad Imam Hatami

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Kamis (29/02) di Ruang Sidang MK.

Akhir Perjuangan Panjang, MK Hapus Pasal Presidential Threshold di UU Pemilu

Upaya untuk menghapus merupakan presidential threshold perjuangan panjang. Pasal ini bahkan sudah digugat sebanyak 36 kali tetapi selalu ditolak oleh MK.

Amirudin Zuhri