Pp Kesehatan

Tegas! Serikat Pekerja Desak Prabowo Tolak Agenda Asing dalam PP 28/2024

Serikat pekerja menilai sejumlah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dan aturan turunannya sebagai bentuk adopsi diam-diam terhadap agenda Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang diusung Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Chrisna Chanis Cara

Demo Buruh Rokok Keemenkes - Panji 3.jpg

Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) menggelar aksi unjuk rasa nasional di depan Gedung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta Selatan, Selasa, 10 Oktober 2024. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia

<p>Wisma BNI 46 menjadi simbol gedung-gedung pencakar langit di Jakarta / Shutterstock</p>

Transisi Pemerintahan, Pakar Hukum ke Kemenkes: Jangan Buat Aturan Diskriminatif

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang berwenang di bagian kesehatan perlu memastikan kebijakannya fokus pada bidangnya terlebih dulu sebelum mengatur komoditas lain, terlebih yang memiliki dampak ekonomi masif dan sistemik.

Muhammad Imam Hatami

DPR Soal PP 28/2024 dan Kemasan Rokok Polos: Tinjau Ulang!

Perlakuan pemerintah terhadap industri hasil tembakau cenderung diskriminatif dan tidak pernah berbanding lurus dengan kontribusinya terhadap negara.

Ananda Astri Dianka

DPR RI: Usulan Kemenkes untuk Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Dinilai Diskriminatif dan Tak Sejalan dengan Konstitusi

Anggota Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo menyebut, aspek diskriminatif yang disorot adalah adanya peraturan yang dinilai mengabaikan hak-hak hidup masyarakat luas. Dua kebijakan ini berpotensi mendiskriminasi berbagai kelompok masyarakat, termasuk pedagang ritel dan petani tembakau.

Idham Nur Indrajaya