Pp 28 Tahun 2024

Politisi Gerindra Desak Deregulasi PP 28/2024

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menyuarakan permintaan untuk mengevaluasi ulang aturan di PP 28/2024 yang dinilai memberatkan berbagai pihak, mulai dari petani tembakau, jutaan pekerja, pedagang hingga konsumen.

Ananda Astri Dianka

Demo Buruh Rokok Keemenkes - Panji 3.jpg

Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) menggelar aksi unjuk rasa nasional di depan Gedung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta Selatan, Selasa, 10 Oktober 2024. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia

Demo Buruh Rokok Keemenkes - Panji 1.jpg

Deklarasi Pembatalan Pasal Tembakau dalam PP 28/2024 Menggema di Jawa Timur

Gelombang penolakan yang diinisiasi oleh FSP RTMM SPSI Jawa Timur ini menjadi gambaran suara akar rumput industri yang tidak bisa lagi diabaikan.

Ananda Astri Dianka

Selain Larangan Penjualan Rokok Eceran, Berikut Kebijakan Diskriminatif dalam PP 28 Tahun 2024

Lewat peraturan baru, pemerintah resmi melarang penjualan rokok secara eceran atau per batang. Aturan tersebut pengendalian zat adiktif produk tembakau yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Distika Safara Setianda

Asosiasi Perusahaan Media Luar-Griya Indonesia Tolak PP 28 Tahun 2024 dan RPMK

Survei menunjukkan bahwa 86% perusahaan media luar-griya diperkirakan akan terdampak oleh PP No. 28/2024, terutama karena pengiklan rokok merupakan sponsor utama dalam industri ini akan dibatasi secara ketat.

Debrinata Rizky