Peraturan Pelaksana Uu Ciptaker

Pelaku usaha atau non-berusaha harus mendapatkan respons dalam 20 hari ketika memohon KKPR.

<p>Pengrajin menyelesaikan pembuatan batik di workshop Batik Marunda, di Rusun Marunda, Jakarta Utara, Selasa, 14 Juli 2020. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) M. Faisal mengatakan persoalan yang sekarang dihadapi UMKM tak hanya soal akses ke pembiayaan. Penurunan dari sisi permintaan juga berpengaruh terhadap kelangsungan UMKM, terutama mikro, yang tersengat langsung imbas pandemi covid &#8211; 19. Oleh karena itu, akses pasar sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha mikro. Pemerintah perlu memikirkan hal ini supaya kombinasi kebijakan yang telah diterbitkan pemerintah benar-benar menyentuh ke pokok persoalan. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia</p>

Pengrajin menyelesaikan pembuatan batik di workshop Batik Marunda, di Rusun Marunda, Jakarta Utara, Selasa, 14 Juli 2020. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) M. Faisal mengatakan persoalan yang sekarang dihadapi UMKM tak hanya soal akses ke pembiayaan. Penurunan dari sisi permintaan juga berpengaruh terhadap kelangsungan UMKM, terutama mikro, yang tersengat langsung imbas pandemi covid – 19. Oleh karena itu, akses pasar sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha mikro. Pemerintah perlu memikirkan hal ini supaya kombinasi kebijakan yang telah diterbitkan pemerintah benar-benar menyentuh ke pokok persoalan. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

<p>Pekerja dengan alat berat mengerjakan proyek pembangunan rumah di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Rabu, 17 Maret 2021. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia</p>

PP 18/2021 Terbit, Pemerintah Pegang Kendali Penuh Pemanfaatan Tanah

Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Himawan Arief Sugoto menjelaskan dengan adanya hak pengelolaan, pemerintah akan mengontrol dan mengendalikan fungsi pemanfaatan tanah.

<p>Ilustrasi: Rumah tapak milik emiten properti PT Intiland Development Tbk (DILD) / Intiland.com</p>

Terkait Aturan Orang Asing Memiliki Rumah, Ahli Soroti Ketidakjelasan Jenis Visa

Meski sudah ada peraturan pelaksananya, ahli hukum melihat masih ada ketidakjelasan dalam peraturan ini.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...