Ormas Keagamaan

Tata kelola tambang di Indonesia saat ini dinilai belum memberikan kesejahteraan yang merata pada masyarakat. Hal itu karena bisnis tambang dikuasai korporasi atau pemodal besar sehingga cenderung hanya berorientasi mengejar keuntungan. Koperasi hadir sebagai alternatif.

Kesediaan Nahdlatul Ulama (NU) menerima tawaran mengelola tambang dinilai hanya akan menghambat transisi energi di Indonesia. Bisnis tambang NU berpotensi membuat para pengusaha batu bara bimbang melanjutkan transisi energi yang dikampanyekan pemerintah.

Muhammadiyah menjadi salah satu ormas keagamaan besar yang masih mengkaji pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) bagi mereka. Belakangan, dorongan agar organisasi yang berdiri sejak 1912 itu menolak jatah tambang mulai mengalir. Salah satunya dari mantan ketua umum mereka sendiri, Din Syamsuddin.