Mahkamah Konstitusi

Ramai-ramai Mengangkangi Hukum

Menyusul putusan MK soal larangan anggota Polri merangkap jabatan, Kapolri justru menerbitkan Peraturan Polri yang tetap membolehkan anggotanya merangkap di 17 institusi. Contoh buruk penegakan hukum.

Andi Reza Rohadian

Kepolisian membuat barikade untuk mengantisipasi mahasiswa merangsek ke Pendhapi Gedhe Balai Kota Solo, Kamis, 22 Agustus 2024. (Chrisna Chanis Cara/TrenAsia)

<p>Ilustrasi rumah murah bersubsidi dalam program Tapera. / Facebook @ppdpp.pupr</p>

Putusan MK Soal Tapera Jadi Angin Segar Bagi Pekerja

Putusan MK soal Tapera beri keringanan bagi pekerja. Pemerintah harus rumuskan ulang skema perumahan rakyat yang berkeadilan.

Muhammad Imam Hatami

<p>Gedung Kementerian BUMN. / Facebook @KementerianBUMNRI</p>

Risiko Pengawasan BUMN di Tangan Relawan dan Wakil Menteri

Mengikuti pendahulunya, Presiden Prabowo Subianto menempatkan sejumlah relawan di posisi Komisaris BUMN. Presiden ke delapan juga menempatkan 32 wakil menteri di kursi empuk itu. Padahal Mahkamah Konstitusi sudah melarangnya sejak enam tahun silam.

Andi Reza Rohadian

MK Putuskan Pendidikan SD-SMP Gratis Kecuali yang Menggunakan Kurikulum Khusus, Apa Itu?

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan agar pemerintah menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun baik di sekolah negeri maupun swasta.

Distika Safara Setianda