Mahkamah Konstitusi

Ramai-ramai Mengangkangi Hukum

Menyusul putusan MK soal larangan anggota Polri merangkap jabatan, Kapolri justru menerbitkan Peraturan Polri yang tetap membolehkan anggotanya merangkap di 17 institusi. Contoh buruk penegakan hukum.

Andi Reza Rohadian

Kepolisian membuat barikade untuk mengantisipasi mahasiswa merangsek ke Pendhapi Gedhe Balai Kota Solo, Kamis, 22 Agustus 2024. (Chrisna Chanis Cara/TrenAsia)

<p>Gedung Kementerian BUMN. / Facebook @KementerianBUMNRI</p>

Risiko Pengawasan BUMN di Tangan Relawan dan Wakil Menteri

Mengikuti pendahulunya, Presiden Prabowo Subianto menempatkan sejumlah relawan di posisi Komisaris BUMN. Presiden ke delapan juga menempatkan 32 wakil menteri di kursi empuk itu. Padahal Mahkamah Konstitusi sudah melarangnya sejak enam tahun silam.

Andi Reza Rohadian

MK Putuskan Pendidikan SD-SMP Gratis Kecuali yang Menggunakan Kurikulum Khusus, Apa Itu?

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan agar pemerintah menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun baik di sekolah negeri maupun swasta.

Distika Safara Setianda

Para pemohon dan kuasanya dalam sidang Pengucapan Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, Selasa, 29 April 2025.

MK Putuskan Batasan Penghinaan dalam UU ITE Tidak Berlaku untuk Pemerintah

Pasal tersebut seharusnya hanya berlaku untuk pencemaran yang ditujukan kepada individu atau orang perorangan, dan tidak berlaku jika yang menjadi korban adalah lembaga, institusi, atau kelompok

Distika Safara Setianda