Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Kepala Bidang Regulasi dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Ledy Natalia mengatakan pihaknya hanya bisa memberikan sanksi administratif seperti teguran dan peringatan untuk kasus-kasus tersebut.