Junta Militer Myanmar

Sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948, Myanmar telah menghadapi berbagai pemberontakan. Kudeta pertama di negara ini terjadi pada 2 Maret 1962, ketika Tatmadaw—angkatan bersenjata Myanmar yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win—menjatuhkan pemerintahan sipil dan mendirikan rezim otoriter.

Sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh negara-negara Barat sebagai respons terhadap kudeta militer telah memperburuk situasi ekonomi Myanmar dengan dampaknya pada perdagangan dan investasi internasional di Myanmar.

Pakar hak asasi manusia PBB untuk Myanmar meminta Amerika Serikat (AS) memperketat sanksi terhadap penguasa militer negara tersebut. Hal itu dengan memasukkan sumber pendapatan utama mereka, perusahaan minyak dan gas negara, dalam subjek sanksi.