ANANDA.png

Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) menggelar aksi unjuk rasa nasional di depan Gedung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta Selatan, Selasa, 10 Oktober 2024. 

Foto : Panji Asmoro/TrenAsia


Demo Buruh Rokok Keemenkes - Panji 6.jpg

Sejumlah akademisi menilai pembentukan Satgas Iklan Rokok Digital oleh Kemenkes terlalu terburu-buru, minim sosialisasi, dan berpotensi merugikan ekosistem media daring. Kritik diarahkan pada ketidakjelasan definisi hingga lemahnya panduan teknis.

Akademisi Kritik Satgas Iklan Rokok Digital Kemenkes: Minim Sosialisasi, Rawan Salah Sasaran

trenasia

Tampak berbagai varian tembakau di gerai Kamarasa di kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu, 5 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Tembakau Linting .jpg

Jika ketiga skenario ini diterapkan secara bersamaan, dampak ekonomi yang hilang diperkirakan mencapai Rp308 triliun dan penerimaan perpajakan diperkirakan menurun hingga Rp160,6 triliun.

Bikin Rugi Industri Film, Asosiasi Tolak Larangan Konten Produk Tembakau

Ilustrasi Rokok dalam Asbak (Freepik.com/fabrikasimf)

Ilustrasi Rokok dalam Asbak

Lewat peraturan baru, pemerintah resmi melarang penjualan rokok secara eceran atau per batang. Aturan tersebut pengendalian zat adiktif produk tembakau yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 

Selain Larangan Penjualan Rokok Eceran, Berikut Kebijakan Diskriminatif dalam PP 28 Tahun 2024

ADRI.png

IMG_20240808_234928.jpg

Ketua Umum Asosiasi Media Luar-Griya Indonesia (AMLI) Fabianus Bernadi - Ketua Badan Musyawarah Etika Dewan Periklanan Indonesia (DPI) Hery Margono - Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sutrisno Iwantono saat Diskusi Media “Kontroversi Pasal Larangan Media Luar Ruang 500 Meter dari Satuan Pendidikan dan Tempat Bermain Anak di Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 di Jakarta 28 Agustus 2024. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia 

Diskusi Media Luar Ruang - Panji 3.jpg

Diskusi Media Luar Ruang - Panji 2.jpg

Diskusi Media Luar Ruang - Panji 4.jpg

Diskusi Media Luar Ruang - Panji 1.jpg

Diskusi Media Luar Ruang - Panji 5.jpg

Kalangan pelaku industri periklanan secara tegas menolak Pasal 449 pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Harga Emas Hari Ini

Iklan Rokok

Akademisi Kritik Satgas Iklan Rokok Digital Kemenkes: Minim Sosialisasi, Rawan Salah Sasaran

Bikin Rugi Industri Film, Asosiasi Tolak Larangan Konten Produk Tembakau

Selain Larangan Penjualan Rokok Eceran, Berikut Kebijakan Diskriminatif dalam PP 28 Tahun 2024

Zona Larangan Iklan Rokok Ancam Omzet Para Pelaku Industri Media Luar Ruang