Energi Baru Terbarukan

Tantangan utama sektor hulu migas masih berkutat pada revisi Undang-Undang Migas yang tak kunjung selesai sejak 2008.

Perdebatan program nuklir di Indonesia tidak lepas dari aspek sosial politik, ditambah dengan kurangnya prioritas terhadap energi nuklir. Pengamat nuklir Bakri Arbie berpendapat, dibutuhkan keberanian DPR dan pemerintah untuk mengambil keputusan yang memberikan kesejahteraan masyarakat demi terciptanya keadilan.

Pemerintah seharusnya mereview strategi yang diterapkan, terutama karena pangsa pasar global sudah menemukan berbagai alternatif energi dan bahan baku untuk membangun energi seperti kendaraan berbahan bakar hidrogen dan fusi.