Merujuk Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, gaji pokok presiden adalah sekitar enam kali lipat gaji pokok tertinggi pejabat di Indonesia. Sementara itu, gaji pokok wapres yaitu sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Menurut Pasal 3 ayat (1), aparatur negara yang berhak menerima THR dan gaji ke-13, adalah PNS dan calon PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyebut Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) te

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemerintah akan mencairkan THR Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan ASN mulai 22 M