Protes Pelajar Prancis Meluas, Tuntut Peningkatan Dana Pendidikan

JAKARTA, TRENASIA.ID – Gelombang demonstrasi pelajar sekolah menengah atas atau lycée di Prancis terus meluas. Aksi yang bermula dari persoalan kekurangan guru dan buruknya kondisi sekolah kini berkembang menjadi gerakan sosial yang melibatkan mahasiswa, orang tua, guru hingga serikat pekerja.

Gerakan tersebut dimulai pada pertengahan September 2026 dari wilayah Créteil, kawasan di tenggara Paris. Dalam beberapa pekan, aksi menyebar ke berbagai kota, termasuk Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg, Rennes hingga Nantes.

Para pelajar memprotes kondisi pendidikan yang dinilai semakin buruk, mulai dari kekurangan tenaga pengajar, ruang kelas yang padat, fasilitas sekolah yang rusak, jam belajar yang panjang hingga ketimpangan akses pendidikan.

Pada Selasa, 6 Oktober 2026, demonstrasi memasuki apa yang disebut kelompok pelajar sebagai “Act III” atau aksi ketiga. Pemerintah Prancis mencatat sekitar 266.000 orang mengikuti demonstrasi di berbagai wilayah, termasuk 56.000 orang di Paris. Sementara kelompok penyelenggara memperkirakan jumlah peserta mencapai sekitar 450.000 orang secara nasional dan 100.000 orang di Paris.

Tuntutan Pelajar Prancis

Salah satu tuntutan terbesar dalam demonstrasi tersebut adalah peningkatan anggaran pendidikan. Kelompok pelajar menyerukan investasi darurat €10 miliar atau sekitar Rp200 Triliun untuk memperbaiki kondisi pendidikan, termasuk infrastruktur sekolah dan kebutuhan sumber daya manusia.

Tuntutan tersebut muncul karena banyak sekolah menghadapi persoalan fasilitas yang tidak memadai. Pelajar melaporkan ruang kelas yang rusak, kekurangan meja dan kursi, kondisi bangunan yang buruk hingga ruang belajar yang tidak nyaman ketika suhu meningkat.

Selain tambahan anggaran, pelajar meminta pemerintah merekrut lebih banyak guru dan staf pendidikan. Kekurangan guru menjadi salah satu pemicu awal gerakan setelah siswa di sebuah sekolah di Créteil memprotes banyaknya jam pelajaran yang tidak memiliki pengajar pengganti.

Kelompok pelajar juga meminta jumlah siswa dalam satu kelas dikurangi agar kegiatan belajar mengajar lebih efektif.

Masalah tersebut menjadi semakin sensitif karena terjadi di tengah tekanan terhadap anggaran pemerintah Prancis. Pemerintah saat ini juga tengah menyiapkan anggaran 2027 sehingga tuntutan tambahan belanja pendidikan berhadapan dengan kebutuhan untuk menjaga kondisi fiskal negara.

Persoalan tidak hanya menyangkut bangunan sekolah dan jumlah guru. Pelajar juga menyoroti sistem penerimaan mahasiswa melalui Parcoursup, platform yang digunakan untuk proses pendaftaran dan seleksi pendidikan tinggi di Prancis.

Parcoursup dinilai sebagian pelajar tidak cukup transparan dan dapat memperbesar ketimpangan akses pendidikan. Karena itu, reformasi terhadap sistem tersebut menjadi salah satu tuntutan dalam gerakan.

Pemerintah sendiri telah memasukkan persoalan Parcoursup sebagai salah satu agenda yang akan dikaji. Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu memberikan lima agenda kepada jajaran pemerintah untuk merespons persoalan yang disampaikan para pelajar.

Agenda tersebut mencakup memastikan kegiatan belajar berjalan, memperbaiki kondisi bangunan sekolah, mengatur kembali jam belajar, membuat Parcoursup lebih transparan serta memperkuat mekanisme penyampaian aspirasi pelajar.

Pemerintah juga menyatakan rancangan langkah awal untuk menjawab tuntutan tersebut ditargetkan selesai sebelum akhir Oktober.

Besarnya gerakan terlihat dari jumlah sekolah yang mengalami gangguan. Pada 6 Oktober, Kementerian Pendidikan Prancis menyebut 891 sekolah mengalami penghentian kegiatan belajar secara penuh maupun sebagian.

Angka tersebut berasal dari sekitar 3.700 sekolah menengah di seluruh Prancis. Sementara itu, serikat pelajar menyebut sekitar 1.800 sekolah telah diblokade atau ditutup pada hari aksi. Perbedaan angka tersebut terjadi karena pemerintah dan penyelenggara menggunakan definisi serta metode penghitungan yang berbeda.

Gangguan tersebut membuat pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk membuka ruang dialog. Mulai 7 Oktober, seluruh sekolah menengah di Prancis juga diminta menyediakan setengah hari khusus untuk memberikan kesempatan kepada pelajar menyampaikan keluhan dan usulan mereka.

Kementerian Pendidikan membuka konsultasi nasional melalui platform Agora hingga 23 Oktober 2026. Pelajar diminta menyampaikan persoalan yang mereka hadapi di sekolah serta perubahan yang menurut mereka diperlukan.

Demonstrasi Berujung Bentrokan dengan Polisi

Di tengah tuntutan pendidikan, aksi juga berkembang menjadi bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan. Pemerintah Prancis mencatat sedikitnya 215 pelajar dan 85 tenaga pendidikan mengalami luka. Di sisi lain, sekitar 715 polisi dan anggota gendarmerie juga dilaporkan terluka sejak gerakan tersebut berlangsung.

Jumlah penangkapan juga meningkat tajam. Pemerintah menyebut lebih dari 6.000 orang telah ditangkap sejak awal gerakan, dengan mayoritas merupakan anak di bawah umur. Pada 6 Oktober saja, ratusan orang ditahan setelah demonstrasi di berbagai kota.

Salah satu insiden paling serius terjadi di Lens pada 5 Oktober. Seorang pelajar berusia 15 tahun mengalami kehilangan tangan setelah ledakan granat saat terjadi bentrokan dengan polisi.

Kasus tersebut kemudian memicu kritik terhadap penggunaan senjata pengendali massa terhadap pelajar.

Pada 7 Oktober, Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez memutuskan menangguhkan penggunaan granat kejut tertentu dalam aksi demonstrasi pelajar sampai penyelidikan mengenai insiden tersebut selesai. Pemerintah juga menyatakan sejumlah dugaan pelanggaran oleh aparat sedang diselidiki.

Perdana Menteri Sébastien Lecornu menghadapi tekanan untuk segera merespons tuntutan pelajar. Pemerintah tidak hanya berhadapan dengan demonstrasi pelajar, tetapi juga semakin besarnya dukungan dari kelompok guru, orang tua dan serikat pekerja.

Keterlibatan kelompok tersebut membuat isu pendidikan berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.

Pada Kamis, 8 Oktober, pelajar dan mahasiswa kembali dipanggil untuk melakukan demonstrasi. Sejumlah serikat pendidikan seperti Snes-FSU, CGT, FO dan Sud juga menyerukan aksi mogok sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan pelajar. Aksi tersebut disebut sebagai “Act IV” dari rangkaian mobilisasi.

Pada saat yang sama, Menteri Pendidikan Édouard Geffray dijadwalkan mengunjungi Reims pada 8 Oktober untuk bertemu dengan pelajar dan mendengarkan secara langsung persoalan yang mereka hadapi.

Pemerintah juga telah menyiapkan langkah dialog melalui konsultasi nasional dan pertemuan dengan perwakilan pelajar. Namun, kelompok pelajar menilai langkah tersebut belum cukup karena belum menghasilkan komitmen konkret terhadap tuntutan utama mereka.