Mengendus Bau Busuk Pengadaan Tablet BGN

JAKARTA, TRENASIA.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan markup dalam pengadaan tablet untuk program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pengadaan ini menggunakan perangkat Samsung Galaxy Tab Active 5 dengan nilai total anggaran mencapai Rp508,4 miliar untuk sekitar 28.000 unit. Tablet tersebut dirancang sebagai perangkat kerja lapangan yang tangguh (rugged device), yang umumnya digunakan untuk operasional di lingkungan ekstrem seperti survei, distribusi logistik, hingga pendataan program pemerintah.

Namun, polemik muncul ketika harga yang tercantum dalam e-katalog pemerintah mencapai Rp17,93 juta per unit. Angka ini dinilai janggal karena berada jauh di atas harga pasar yang berkisar antara Rp8 juta hingga Rp12 juta, tergantung spesifikasi dan distributor.

Selisih harga yang cukup lebar memicu dugaan adanya inefisiensi, bahkan potensi markup dalam proses pengadaan.

Detail Transaksi

Rincian Anggaran

Total unit: ±28.000 tablet
Harga e-katalog: Rp17,93 juta/unit
Total anggaran: 28.000 × Rp17,93 juta = Rp508,04 miliar
Estimasi Harga Pasar : Harga Samsung Galaxy Tab Active5 di Indonesia per April 2026 berkisar antara Rp6,4 juta hingga Rp8,9 juta untuk varian standar, sementara varian Pro dapat mencapai Rp12 juta hingga Rp13,9 juta

Harga samsung galaxy Tab 5 Active 5 5G di salah satu tenant Tokopedia

Selisih Harga per Unit

Median Harga : Ambil nilai tengah (median) harga pasar Rp10 juta/unit
Selisih : Rp17,93 juta – Rp10 juta = Rp7,93 juta

Potensi Pemborosan Total

Rp7,93 juta × 28.000 unit = Rp222,04 miliar

Dampak: Uang Rp222 Miliar Bisa Dipakai Apa?

Jika anggaran “selisih markup” ini dialihkan, berikut dampak nyatanya:

Program Makan Bergizi Gratis
- Asumsi 1 porsi: Rp10.000 Rp222 miliar → 22,2 juta porsi makanan
- Bisa memberi makan: 100.000 anak selama 222 hari (hampir 1 tahun ajaran)
Beasiswa Pendidikan
- Asumsi beasiswa: Rp5 juta/siswa/tahun
- Rp222 miliar untuk 44.400 siswa
- Setara 1 kabupaten besar dibiayai sekolah gratis
Pembangunan Puskesmas
- Biaya bangun 1 puskesmas: ±Rp5 miliar
- Rp222 miliar → 44 puskesmas
- Dampak : Akses kesehatan di puluhan daerah terpencil
Bantuan UMKM
- Modal usaha kecil: Rp2 juta
- Rp222 miliar → 111.000 UMKM
- Dampak: Dorong ekonomi lokal & serapan tenaga kerja
Perbaikan Sekolah
- Renovasi sekolah: Rp1 miliar/unit
- Rp222 miliar bisa digunakan renovasi 222 sekolah
- Dampak: perbaikan fasilitas pendidikan skala nasional

Ke depan, transparansi dalam sistem e-katalog menjadi hal krusial yang harus diperkuat. Harga pengadaan pemerintah perlu lebih kompetitif dan mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya, bukan sekadar formalitas administratif.

Selain itu, mekanisme audit publik harus dibuka lebih luas agar masyarakat dan lembaga pengawas dapat memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Di sisi lain, efisiensi dalam pelaksanaan program sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menjadi prioritas utama. Program ini memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga setiap alokasi anggaran harus benar-benar diarahkan untuk manfaat riil, bukan terserap oleh inefisiensi atau potensi kebocoran di tahap pengadaan.

Risiko moral hazard juga menjadi ancaman serius jika pengawasan tidak diperketat. Praktik markup yang tidak ditindak tegas berpotensi menjadi pola berulang dalam proyek-proyek pemerintah lainnya.

Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Pada akhirnya, dugaan markup pengadaan tablet di Badan Gizi Nasional bukan sekadar persoalan selisih harga, melainkan mencerminkan tantangan besar dalam tata kelola anggaran publik.

Dengan potensi pemborosan lebih dari Rp200 miliar, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak maksimal bagi masyarakat luas.