Memahami 8 Tuntutan Ekonomi Celios dan Dampaknya Bagi Warga

JAKARTA, TRENASIA.ID – Suara kritis terhadap arah kebijakan fiskal dan pembangunan nasional kembali menggema. Center of Economic and Law Studies (Celios) meluncurkan seruan bertajuk Reset Ekonomi Indonesia yang berisi delapan tuntutan besar kepada pemerintah dan DPR.

Tuntutan ini muncul sebagai respons atas kebijakan ekonomi yang dinilai membebani rakyat, memperlebar jurang ketimpangan, sekaligus gagal menjawab tantangan krisis. Celios menegaskan perlunya perubahan radikal, mulai dari reformasi perpajakan, evaluasi APBN, hingga penghentian proyek mercusuar yang dianggap merugikan keuangan negara.

Dalam pernyataan resminya di Instagram, Celios menegaskan bahwa langkah berani harus diambil sekarang. Tanpa koreksi arah, perekonomian Indonesia dikhawatirkan hanya akan menguntungkan elite politik dan korporasi besar, sementara rakyat kecil terus menanggung beban.

Delapan Tuntutan Ekonomi Celios:

1. Copot Menteri Keuangan

Celios menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani gagal menjalankan mandat reformasi fiskal yang adil. Desakan pencopotan menjadi simbol ketidakpercayaan publik atas pengelolaan keuangan negara.

2. Batalkan Kenaikan Tunjangan DPR

Celios menolak kenaikan tunjangan anggota DPR. Mereka menuntut penerapan gaji tunggal yang tidak boleh lebih dari tiga kali lipat upah minimum Jakarta. Selain itu, dibentuk komite remunerasi independen untuk pejabat negara. Setiap pengeluaran dana reses DPR pun harus terbuka ke publik.

3. Terapkan Pajak Kekayaan dan Sahkan RUU Perampasan Aset

Menurut Celios, pajak kekayaan adalah instrumen kunci menekan ketimpangan. Di saat bersamaan, RUU Perampasan Aset harus segera disahkan agar negara bisa menarik kembali harta hasil tindak korupsi dan kejahatan ekonomi.

4. Revisi Total Regulasi Perpajakan

Mereka mendesak pemerintah membatalkan kenaikan tarif pajak yang membebani rakyat. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPn) diminta turun menjadi 8% untuk meringankan beban konsumsi masyarakat.

5. Pangkas APBN untuk Polri dan Evaluasi Anggaran Program Khusus

Celios menyoroti anggaran besar untuk Polri, program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan Danantara. Dana ini diminta dialihkan langsung dalam bentuk subsidi tunai bagi rakyat kecil.

6. Dorong Restrukturisasi Utang Pemerintah

Pemerintah dinilai terlalu agresif menambah utang baru. Celios meminta restrukturisasi dilakukan dan menghentikan “nafsu” menambah pinjaman yang berisiko membebani generasi mendatang.

7. Jalankan Putusan MK Soal Rangkap Jabatan

Tuntutan berikutnya adalah implementasi penuh putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang rangkap jabatan menteri dan wakil menteri sebagai komisaris, khususnya Menteri Investasi dan Hilirisasi yang merangkap CEO Danantara.

8. Stop Proyek Strategis Nasional yang Merugikan Negara

Celios menuntut penghentian proyek mercusuar seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru dan Food Estate. Kedua proyek ini dianggap boros anggaran dan gagal menjawab kebutuhan rakyat secara langsung.

Delapan tuntutan ini, menurut Celios, merupakan langkah darurat untuk mengembalikan fokus pembangunan pada kepentingan rakyat. Reset Ekonomi dipandang perlu agar APBN lebih efisien, pajak lebih adil, dan kebijakan pembangunan tidak lagi sekadar menjadi ajang proyek politik.