Proyek Kereta Gantung Puncak Butuh Investasi Rp7,31 Triliun dengan Skema KPBU

JAKARTA - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)  Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah melakukan kajian mengenai transportasi massal berbasis rel yang memiliki kemungkinan digunakan untuk Puncak Bogor. Kajian awal dalam bentuk Outline Business Case (OBC) tersebut dilakukan pada 2021.

Direktur Prasarana BPTJ Jumardi mengatakan, karena pembangunan moda berbasis rel di Puncak Bogor untuk mengurangi beban kemacetan lalu lintas di jalan, tentu harus mempertimbangkan fungsi yang maksimal dari moda angkutan tersebut. Karenanya, hasil studi merekomendasikan Kombinasi antara Kereta Automated Guideway Transit (AGT) dan kereta gantung (cable car). 

"Selain itu, tentu dipertimbangkan juga karakteristik demand serta faktor teknis yang paling memungkinkan, sehingga bisa menarik perhatian investor untuk mendanai," kata Jumardi dalam keterangan resmi, Senin, 21 Maret 2022.

• 5 Jalan Tol Indonesia dengan Biaya Konstruksi Paling Mahal
• Siap-Siap, 2 Ruas Jalan Tol Trans Jawa akan Diberlakukan Tarif Baru
• Ada Hunian di Sekeliling Mall, Ini Wujud Rumah yang Diyakini Jadi Inspirasi Film 'UP'

Kombinasi Kereta AGT dan Kereta Gantung ini membutuhkan biaya tak kurang dari Rp7,31 triliun. Jumlah tersebut terbagi atas pembiayaan pembangunan Kereta AGT sebesar Rp6,32 triliun dan Kereta Gantung hampir Rp1 triliun. Jumlah sebesar itu belum termasuk pembebasan lahan yang diperkirakan membutuhkan sebesar Rp693 miliar.

Dua Segmen

Sementara itu, hasil kajian menyebutkan bahwa keseluruhan panjang lintasan angkutan berbasis rel sepanjang 27,88 kilometer dengan terbagi dua segmen.

Segmen pertama Sentul City-Taman Safari sepanjang 23,4 km menggunakan moda kereta AGT. Jadi, wisatawan yang hendak pergi ke Puncak sudah bisa mengakses kereta AGT dimulai dari Sentul City untuk menghindari kemacetan kendaraan pribadi.

Segmen kedua, Taman Safari-Puncak sepanjang 4,48 km dilanjutkan dengan kereta gantung. Lintasan segmen kedua menggunakan kereta gantung lebih melayani wisatawan yang sudah berada di Puncak dan menginginkan wisata lanjut ke wilayah sekitar puncak.

"Melihat wisatawan yang ke Puncak biasanya membawa banyak barang. Hal ini lebih tepat dilayani kereta AGT yang memungkinkan membawa barang. Sementara, kereta gantung tidak memungkinkan untuk itu," katanya.

• Akademisi dan Praktisi Bisnis Ingatkan Bahaya FOMO bagi Anak Muda dalam Investasi Kripto
• Ajak BUMN Melantai di Bursa, OJK: Bisa Perkuat Stabilitas Keuangan
• Kota Kertabumi Karawang Permudah Akses Layanan Perbankan Melalui Kehadiran Bank Syariah Indonesia

BPTJ juga menyebutkan jenis moda berbasis rel lain yang mampu memiliki kemampuan mengangkut orang secara massal dengan barang bawaan yakni monorail dan LRT.

Namun, hal itu tidak memungkinkan karena jauh lebih membutuhkan ruang dan biaya yang besar. Sementara itu, monorail memiliki keterbatasan pasokan karena secara global tidak cukup banyak pengguna teknologi ini sehingga jaminan keberlanjutan suku cadang kurang terjamin.

"Untuk itu, kereta AGT masih menjadi pilihan yang memungkinkan karena sudah banyak digunakan untuk angkutan perkotaan sekaligus wisata serta teknologinya yang terus berkembang," tutupnya. 

Skema KPBU

Lebih lanjut, Jumardi memaparkan kajian ini juga telah menghitung biaya operasional baik sarana maupun prasarana, potensi pendapatan utama (fare revenue) dan pendapatan tambahan (non fare revenue) serta kelayakan ekonomi, keuangan maupun nilai value for money.

Hasilnya, opsi melibatkan investasi swasta untuk pembangunan Kereta AGT dan Kereta Gantung di Puncak melalui Kerja sama Pemerintah dam Badan Usaha (KPBU) paling memungkinkan apabila disertai dukungan  pemerintah yang kuat.

Bentuk dukungan pemerintah yang diperkuat misalnya menyangkut pembebasan tanah, penyediaan tambahan prasarana pendukung, subsidi tarif hingga jaminan terhadap resiko terminasi perjanjian.

"Karena bentuk kajian awal ini adalah Outline Business Case maka sudah muncul perhitungan awal kemungkinan proyek dapat melibatkan investasi swasta dengan  skema KPBU, " kata Jumardi.

• Dirut Asuransi Tugu Pratama Indra Baruna Mengundurkan Diri
• Dukung Destinasi Pariwisata Prioritas, Kemenhub Resmikan 2 Unit Kapal Buatan dalam Negeri
• Harga Minyak Goreng Tak Kunjung Stabil, Negara Gagal Lawan Mafia?

Jumaidi mengaku hasil kajian awal ini sudah disosialisasikan pada pekan lalu kepada seluruh stakeholder baik kelembagaan pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan penanganan permasalahan Kawasan Puncak.

Menurut Jumardi, kelanjutan opsi pembangunan transportasi massal berbasis rel di Kawasan Puncak masih perlu proses pendalaman baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Aspek yang perlu perhatian mendalam selain besarnya kebutuhan pembiayaan juga penanganan permasalahan dampak sosial dan koordinasi antar kelembagaan.

"Saya kira pembangunan transportasi massal berbasis rel hanya salah satu jenis pendekatan yang mungkin dilakukan. Untuk mengatasi masalah kemacetan Kawasan Puncak tetap perlu dikembangkan berbagai pendekatan lain," tutup Jumardi.