Isu Lapangan Kerja Mencuat, Bahlil Dorong Investasi Bernilai Tambah

JAKARTA -- Isu lapangan kerja semakin mengemuka di tengah pagebluk COVID-19. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mendorong investasi hilirisasi industri agar memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Investasi yang kita dorong adalah investasi yang memberi nilai tambah, investasi yang mengarah ke hilirisasi, yang berkeadilan, berkolaboratif dan yang betul-betul tidak hanya dimiliki segelintir orang di bangsa ini," katanya dalam "Indonesia Economic Outolook 2022", Selasa, 25 Januari 2022.

Bahlil menegaskan bahwa isu lapangan lapangan pekerjaan kini telah menjadi perhatian pemerintah. Hal ini untuk mendukung visi menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar kelima pada 2045.

Guna mencapai target tersebut, salah satunya dengan menaikkan pendapatan per kapita masyarakat. Dari saat ini di angka US$2.000 per kapita meningkat enam kali menjadi US$12.000 per kapita pada tahun 2045.

Menurut Bahlil, indikator rendahnya pendapatan per kapita masyarakat tampak dalam gaji seorang pekerja atau upah minimum regional (UMR) yang masih berada di kisaran 4-5 juta per bulan. Dengan besaran upah tersebut, sulit bagi Indonesia untuk bangkit menjadi negara besar.

"Kalau gaji 4-5 juta artinya menunjukkan bahwa tenaga kerja kita ini harus di-upgrade melalui investasi yang berkualitas," paparnya.

Dia pun mendorong swasta untuk terlibat lebih banyak dalam investasi bernilai tambah agar bisa meningkatkan lapangan kerja yang ditargetkan bisa mencapai 4-5 juta orang dalam waktu lima tahun ke depan.

Sejauh ini, kata dia, pemerintah hanya bisa mengangkut sekitar 1 juta pekerja melalui penerimaan PNS, TNI dan Polri serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selebihnya, swasta telah terlibat sangat besar dalam investasi hilirisasi di sektor mineral dan batu bara (minerba) seperti nikel, bauksit, dan dimetil eter (DME) yang kemudian terbukti memberikan kontrbusi terhadap neraca perdagangan dan lapangan kerja.

"Investasi menuju kepada hilirisasi dan investasi di sektor jasa multiplier effect-nya tentu berbeda," pungkas Bahlil.

Sejak menjadi Kepala BKPM, Bahlil pun mendorong kemudahan perizinan usaha. Pasalnya, ada sekitar Rp708 triliun investasi mangkrak hanya karena persoalan perizinan.

Salah satu solusinya adalah Kementerian Investasi bersama dengan sejumlah kementerian menggodok Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diteken Presiden Joko Widodo pada November 2020.

Melalui UU tersebut, pemerintah kemudian meluncurkan sistem perzinan terpadu berbasis elektronik atau Online Single Submission (OSS) berbasis risiko yang memberi kemudahan izin bagi pelaku usaha.

Selain itu, OSS juga mengintegrasikan data perizinan dari semua kementerian/lembaga sehingga skema perizinan tidak lagi berbelit-belit seperti sebelumnya.

"Sekarang perizinan sudah lewat Online Single Submission (OSS) yang terpusat di Kementerian Investasi," ungkapnya.