Efisiensi Masih Berlaku di Postur Anggaran 2026, Perang Dagang Membayangi

JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja untuk Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp1.157,77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.

Hal ini disampaikan secara resmi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna ke-18 DPR RI pada Selasa, 20 Mei 2025. Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani memaparkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026, yang menjadi pijakan awal penyusunan RAPBN.

Penyusunan dokumen KEM-PPKF 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi global yang penuh dinamika dan ketidakpastian. Pemerintah mencermati tantangan ekonomi serta fragmentasi geopolitik yang terus berkembang.

Oleh karena itu, kebijakan fiskal tahun 2026 dirancang dengan pendekatan yang lebih hati-hati dan selektif. Pemerintah menegaskan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran serta menekankan hasil nyata dari setiap belanja negara.

“Kami masih akan terus memonitor berbagai langkah-langkah efisiensi, dan tentu nanti penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menggunakan seluruh evaluasi tahun ini yang sudah dilakukan,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR ke-18 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (20/5).

Dalam dua bulan ke depan, pemerintah akan mengevaluasi kinerja masing-masing Kementerian dan Lembaga. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam menetapkan pagu anggaran final dalam RAPBN 2026. Sri Mulyani menekankan bahwa penetapan anggaran akan difokuskan pada sektor-sektor prioritas nasional.

Desain APBN 2026 tetap mengacu pada arah kebijakan ekonomi makro nasional dan delapan program prioritas nasional atau Asta Cita yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto. Fokus utama diarahkan pada ketahanan pangan, ketahanan energi, serta program strategis lain yang mendukung agenda pembangunan nasional.

Seluruh optimalisasi program kerja Kementerian dan Lembaga juga akan dilakukan mengikuti arahan langsung Presiden Prabowo. Penyesuaian anggaran akan diselaraskan dengan visi, prioritas, dan arah kebijakan pemerintahan baru. Dengan langkah ini, pemerintah berharap RAPBN 2026 mampu menjawab tantangan masa depan sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Perang Dagang Masih Bayangi Ekonomi RI

Perang dagang yang digelorakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump masih memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, terutama melalui gangguan pada rantai pasok global serta penurunan permintaan ekspor bahan baku.

Ketegangan yang di sulut negara dengan ekonomi terbesar dunia ini menciptakan ketidakpastian dan volatilitas dalam sistem perdagangan internasional, yang secara langsung mengganggu kelancaran distribusi bahan baku dan komponen produksi yang dibutuhkan industri di Indonesia.

Kondisi ini sangat dirasakan oleh sektor manufaktur dan digital yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Ketergantungan terhadap pasokan bahan mentah dari Tiongkok dan AS membuat sektor-sektor ini rentan terhadap gangguan produksi dan keterlambatan pengiriman.

Selain itu, penurunan permintaan ekspor dari kedua negara tersebut turut menekan kinerja ekspor Indonesia, terutama untuk komoditas bahan baku yang selama ini menjadi andalan perdagangan luar negeri.