Dapur MBG Kalibata Beroperasi Lagi Hari Ini Setelah Rugi Rp1 Miliar

JAKARTA - Setelah sempat berhenti beroperasi selama lebih dari dua pekan, dapur umum Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, akhirnya kembali dibuka pada Kamis, 17 April 2025.

Operasional dapur tersebut sebelumnya terhenti akibat konflik keuangan antara mitra pelaksana dapur, Ira Mesra, dan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN), yang ditunjuk sebagai pengelola dana oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang memediasi kedua belah pihak, menyatakan bahwa persoalan ini hanya merupakan “masalah internal” yang tidak perlu dibesar-besarkan.

Namun, sederet fakta yang terungkap dari kedua belah pihak menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi jauh lebih kompleks dan menyentuh isu transparansi serta akuntabilitas anggaran publik.

Kerugian Hampir Rp1 Miliar Ditanggung Mitra Dapur

Ira Mesra, pemilik dapur yang menjadi mitra program MBG di Kalibata, mengaku mengalami kerugian hingga Rp975.375.000. Selama Februari hingga akhir Maret 2025, Ira memasak lebih dari 65.000 porsi makanan untuk 19 sekolah, tetapi belum menerima pembayaran atas seluruh operasional yang ditanggungnya.

Dana tersebut digunakan untuk membeli bahan makanan, menyewa tempat, membayar listrik, kendaraan operasional, peralatan masak, hingga gaji para juru masak.

Yang membuat situasi semakin pelik, Ira menyebut bahwa harga per porsi makanan yang dijanjikan awalnya Rp15.000, kemudian diturunkan menjadi Rp13.000, dan akhirnya dipotong lagi hingga hanya tersisa Rp10.500 per porsi. Padahal, ia tetap mempertahankan kualitas porsi Rp15.000 untuk semua jenjang pendidikan.

Dana Sudah Ditransfer, Tapi Tak Pernah Sampai

Kuasa hukum Ira, Danna Harly Putra, menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari BGN, dana sebesar Rp386.500.000 sudah ditransfer ke Yayasan MBN.

Namun, dana tersebut tidak pernah sampai ke pihak Ira. Bahkan, ketika Ira menagih pembayaran, yayasan justru meminta tambahan sebesar Rp45 juta, mengklaim adanya kekurangan dari tagihan internal mereka.

Menurut Harly, dana tahap kedua pun sudah dicairkan oleh BGN, tetapi tetap tidak disalurkan ke dapur mitra. Karena itu, Ira memutuskan untuk memutus kemitraan dan melaporkan yayasan ke kepolisian, sembari terus menempuh jalur hukum untuk menuntut haknya.

Yayasan Klaim Tak Ada Invoice Resmi

Pihak Yayasan MBN membantah lalai. Mereka menyebut bahwa tidak adanya invoice resmi dari Ira menjadi alasan mereka belum mencairkan dana tahap berikutnya.

Di sisi lain, Ira menyatakan bahwa sistem pembayaran selama ini bersifat reimburse dan bersandar pada kepercayaan, mekanisme yang menurutnya kini menjadi sumber kekacauan.

Sistem Pembayaran Diperbaiki

Menanggapi polemik ini, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa sistem pembayaran akan diperbaiki ke depan. Tidak lagi menggunakan sistem reimburse, tetapi pembayaran langsung dilakukan setiap tanggal 14 setiap bulan. Hal ini diharapkan mampu meminimalisir konflik antara mitra dapur dan pengelola dana seperti yang terjadi di Kalibata.

Dadan juga memastikan bahwa dana untuk operasional 10 hari ke depan telah ditransfer, dan dapur umum kini kembali beroperasi normal. Ia menegaskan bahwa masalah ini bersifat administratif dan internal, dan tidak mencerminkan kegagalan program MBG secara keseluruhan.

Kasus Kalibata menunjukkan bahwa program sosial berskala besar seperti MBG memerlukan sistem akuntabilitas yang lebih kuat. Mekanisme pembayaran, transparansi kontrak, serta pengawasan atas lembaga mitra menjadi titik krusial agar program ini tidak hanya berhasil di atas kertas, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat, tanpa harus mengorbankan mitra pelaksana yang justru berkontribusi di garis depan.