Alokasi APBD Capai Rp111,9 Miliar, Pemkab Jepara Turunkan Stunting Secara Drastis

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara sukses menjadi yang terbaik di eks-Karesidenan Pati dalam penurunan prevalensi stunting. Kabupaten di pesisir utara Jawa Tengah (Jateng) itu berhasil menekan angka stunting secara signifikan dengan berbagai upaya konvergensi.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemkab Jepara yakni meningkatkan jumlah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penurunan stunting, seperti pembagian susu dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang tepat.

Tercatat, pada tahun 2023, Pemkab Jepara mengalokasikan dana APBD sebesar Rp111,9 miliar untuk penanganan kasus stunting. Rinciannya untuk makanan tambahan bayi Rp3,8 miliar, kegiatan dengan sasaran calon pengantin, ibu hamil, pasangan usia subur Rp45.1 miliar dan untuk pendampingan Rp62,9 miliar.

Pj. Bupati Jepara, Edy Supriyanta mengatakan stunting dijadikan parameter dalam lomba desa, karena menurutnya, sebaik apapun prestasi desa tak akan menang jika tingkat stuntingnya masih tinggi.

Supaya penurunan stunting kian masif, Edy Supriyanta juga secara khusus meminta Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) untuk tidak abai terhadap kasus itu, bahkan pihaknya dengan tegas siap mencopot Kepala Puskesmas jika tidak memenuhi target.

“Dalam waktu tiga bulan, jika tidak ada penurunan angka stunting, Kepala Puskesmas siap-siap akan saya copot jabatannya,” kata Edy Supriyanta dilansir dari siaran pers Stunting.go.id, Selasa 19 September 2023.

8 Intervensi Penurunan Stunting di Jepara

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko, pihaknya tidak memiliki gerakan khusus yang menciptakan keajaiban penurunan stuntung. Pasalnya, dari segi program sebetulnya sama dengan yang lain, akan tetapi kualitas pelaksanaannya benar-benar dikawal ketat.

Secara umum, ada delapan intervensi yang dibagi dalam empat sasaran. Untuk remaja putri adalah pemberian TTD setiap minggu dan screening anemia, untuk ibu hamil dilakukan pemeriksaan kehamilan rutin, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD), dan makanan tambahan mencegah kekurangan energi kronis (KEK), kepada bayi enam bulan ada pemberian ASI eksklusif, dan bagi balita ada imunisasi, pemberian makanan tambahan protein hewani, dan pemeriksaan gizi rutin.

Untuk pemberian TTD misalnya, seluruh tenaga kesehatan yang terlibat harus mengawal benar-benar agar ini dikonsumsi secara benar. “Semua harus dikonsumsi, tidak boleh ada yang dimasukkan saku. Yang tidak bisa meminum dengan air disediakan pisang,” tandas Edy Sujatmiko.

Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Kabupaten Jepara sebenarnya mendapatkan atensi dan bantuan dari Pusat Intelijen Medik (PIM), sebuah lembaga di bawah naungan Badan Intelijen Negara (BIN). Di Jepara, lembaga ini menerjunkan personilnya untuk penelitian mendalam yang hasilnya menjadi dasar aksi percepatan penurunan stunting bagi Pemkab Jepara.

Lembaga itu melakukan pengambilan sampling bayi di bawah usia lima tahun (balita) dengan cara mengambil urine dengan alat yang belum tentu dimiliki Puskesmas maupun rumah sakit. Dari sampling ini diketahui indikator-indikator dari si anak stunting ini.

Dengan demikian, langkah intervensi bisa semakin fokus pada persoalan, misalnya terkait dengan komposisi makanan tambahan yang diberikan dan juga perlakuan lain yang relevan.

Data Stunting di Jepara

Pada tahun 2021, prevalensi stunting Jepara masih bertengger di posisi lima terburuk se-Jawa Tengah, tetapi kini sudah berada di posisi 24 dari 35 kabupaten/kota, atau nomor 11 terbaik se-Jawa Tengah.

Prevalensi stunting Jepara menurut SSGI tahun 2022 adalah 18,2 persen, turun drastis dari tahun sebelumnya 25 persen (SSGI 2021). Jumlah balita stunting di Jepara juga mengalami penurunan rutin dari tahun ke tahun.

Pada 2019, balita yang mengalami stunting berjumlah 9.254 balita, kemudian 2020 menjadi 7.333 balita, pada 2021 turun menjadi 7.257 balita, dan pada 2022 turun lagi menjadi 7.227 balita. Lalu, per Juli 2023, menurut e-PPGBM bayi stunting masih tersisa 5.353 balita.