Utang RI Tembus Rp6.065 Triliun, Ekonom Ingatkan Sri Mulyani Hati-Hati
- Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) hingga Januari 2021 tembus US$420,7 miliar setara Rp6.065 triliun (kurs Rp14.418 per dolar...

Muhamad Arfan Septiawan
Author
JAKARTA – Ekonom meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk berhati-hati dalam pengelolaan utang luar negeri (ULN).
Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) hingga Januari 2021 tembus US$420,7 miliar setara Rp6.065 triliun (kurs Rp14.418 per dolar Amerika Serikat).
Ekonomi Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Fitri Hastuti mengatakan pemerintah memiliki beban ganda dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun ini.
- Baru Dua Bulan, Sudah Ada Lima Pengembang Properti Diadukan Konsumen
- Begini Skema Kenaikan PPnbM Mobil Listrik yang Diusulkan Sri Mulyani
- Batas Penghasilan Naik, Kini Orang Kaya Juga Bisa Beli Rumah DP Rp0
Hal ini terjadi ketika beban pembiayaan program vaksinasi COVID-19 dan sektor kesehatan lain berbarengan dengan dikucurkannya insentif bagi dunia usaha.
Dia mengingatkan pemerintah mesti berhati-hati menempatkan pos insentif pemulihan ekonomi nasional, termasuk dari suntikan dana utang. Fitri pun menekankan pemulihan ekonomi bisa segera dicapai bila pemerintah bisa menekan berkurangnya pengangguran pada tahun ini.
“Pengelolaannya harus sangat hati hati. Untuk di dunia usaha, saya melihat human capital memegang peran sangat penting. Ini menjadi tantangan pemerintah agar sumber daya manusia tidak semakin banyak yang kehilangan lapaknya (pekerjaan), itu harus ditanggulangi. Apalagi banyak masyarakat yang bekerja di luar sektor perekonomian formal,” katanya kepada TrenAsia.com, Senin, 15 Maret 2021.
BI mencatat posisi ULN hingga Januari 2021 tembus US$420,7 miliar setara Rp6.065 triliun. Nilai utang tersebut tumbuh 2,6% dari bulan sebelumnya. Namun pertumbuhan ULN melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang naik 3,4% year on year (yoy).
Posisi ULN Januari terdiri dari sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar US$213,6 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US$207,1 miliar. (SKO)
