Bapanas Setop Sementara Bantuan Pangan Beras Jelang Pemilu

JAKARTA – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) memastikan penyaluran bantuan pangan beras disetop sementara pada masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu).

Kepala Bapanas Arief Prasetyo menyebut, penghentian sementara ini dilakukan agar proses Pemilu berjalan dengan tenang.

“Jadi, tanggal 8 sampai 9 Februari yang merupakan hari libur nasional dan 10 Februari yang menjadi hari terakhir kampanye, lalu 11 sampai 13 Februari yang merupakan masa tenang Pemilu, bantuan pangan beras akan dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemuktahiran data,” ungkap Arief dalam keterangannya pada Rabu, 7 Februari 2024.

• Menakar Peluang Saham Aviasi dan Hospitality Usai Target Wisman Digenjot
• Pengusaha Wajib Bayar Lembur Pekerja yang Masuk Saat Pemilu
• Produksi Minyak AS Diproyeksi Stabil hingga 2025

Berkaitan dengan itu, NFA telah bersurat kepada Perum Bulog yang menyampaikan demi mendukung terwujudnya kelancaran penyelenggaran Pemilu dan mempertimbangkan tahapan dan jadwal Pemilu yang ditetapkan oleh KPU, maka penyaluran bantuan pangan beras perlu dihentikan sementara dalam rentang waktu 8 sampai 14 Februari di seluruh wilayah.

Kemudian, Bulog diminta mengoptimalkan penyaluran sebelum masa tenang dan pasca pemungutan suara serta mengkoordinasikan dengan dinas urusan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten kota.

Untuk diketahui, realisasi bantuan pangan beras sampai 6 Februari telah menyentuh angka 179.149.760 kilogram (kg). Rencananya program bantalan ekonomi masyarakat ini akan dilaksanakan sampai Juni mendatang.

Siap Sambut Panen

Arief mengatakan, persiapan pihaknya bersama BUMN pangan dalam menyambut panen di Maret. Ia memastikan kesiapan BUMN pangan untuk berperan sebagai offtaker.

Untuk persiapan panen bulan Maret 2024 diproyeksikan sebesar  3,51 juta ton beras. Kemudian jagung 1,9 juta ton. Badan Pangan Nasional menggunakan MRMP (Modern Rice Milling Plant), CDC (Corn Drying Center), dryer (pengering) untuk menjunjang persiapan panen tersebut.

"Pemerintah akan menjaga harga di tingkat petani supaya tidak jatuh. Misalnya beras, nanti kalau saat panen mulai meninggi lalu harga gabahnya masih Rp 5.500 sampai Rp 6.000, itu cukup baik. Tapi kalau angkanya di bawah itu, maka pemerintah bisa dianggap tidak bisa mengelola kesejahteraan petani," ujarnya.

Kesejahteraan petani sendiri dapat dilihat dalam perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP). Khusus Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) berdasarkan historis data dari Badan Pusat Statistik (BPS), mulai Oktober 2022 NTPP tercatat mulai berkembang melampaui angka 100. Terkini, NTPP di Januari 2024 berada di 116,16.