Tiga PR Berat Menanti Dirut Baru PLN Suroso Isnandar

JAKARTA, TRENASIA.ID – Suroso Isnandar resmi memimpin PT PLN (Persero) dan langsung menghadapi tiga pekerjaan besar, memulihkan keandalan listrik, menutup kekurangan pasokan batu bara, dan menjalankan mandat Presiden Prabowo Subianto soal evaluasi model bisnis perusahaan serta percepatan pembangkit surya 100 gigawatt.

Suroso ditetapkan sebagai direktur utama menggantikan Darmawan Prasodjo dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu,14 Oktober 2026. Rapat digelar daring melalui Zoom pukul 18.30 WIB dan dihadiri seluruh direksi, komisaris, serta BP BUMN.

Alasan resmi pergantian belum dirinci. Namun, pencopotan Darmawan terjadi di tengah padamnya listrik di Batam selama belasan jam pada Senin, 12 Oktober 2026. Komisaris Independen PLN Andi Arief mengakui masih banyak yang perlu diperbaiki. Ia menyebut gangguan pada salah satu transformator menyebabkan pemadaman dan mengurangi pelayanan kepada masyarakat.

Setelah insiden itu, Danantara Indonesia menyatakan PLN Batam akan berada langsung di bawah naungannya. Sejumlah media belum menemukan keterangan yang mengaitkan pergantian dirut dengan perkara hukum tertentu.

Suroso untuk sementara masih merangkap jabatan lamanya sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan hingga ada penggantinya. Andi optimistis terhadap arah kepemimpinan baru. Ia menyatakan yakin Suroso akan melakukan transformasi lanjutan.

Suroso adalah figur karier PLN. Ia pernah menjadi General Manager PLN Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi pada 2019–2021, memimpin Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali pada 2021–2022, serta menjabat Kepala Satuan Digital dan Teknologi Informasi pada 2022–2023.

Ia diangkat sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan pada 18 Juni 2025.

Gangguan listrik terjadi di beberapa wilayah sepanjang 2026. Pada 22 Mei, PLN melaporkan pemadaman total di Jambi, Riau, Sumatera Utara hingga Aceh akibat gangguan transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai. Di Jawa, krisis pasokan batu bara sempat memicu pemadaman bergilir.

CEO Danantara Rosan Roeslani, usai rapat terbatas di Istana Merdeka, menyoroti kesiapan menghadapi keadaan darurat. Menurutnya, PLN sudah memiliki rencana cadangan, tetapi mekanismenya perlu disempurnakan agar siap diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.

Tantangan PLN

Pasokan bahan bakar pembangkit menjadi tekanan berikutnya. PLN membutuhkan 154 juta ton batu bara tahun ini, tetapi baru 134 juta ton yang dikontrak, sehingga masih kurang sekitar 20 juta ton.

Akar masalahnya berkaitan dengan harga. Harga wajib domestik (Domestic Market Obligation/DMO) dipatok maksimal US$70 per ton, sedangkan batu bara kalori menengah yang banyak digunakan PLN setara sekitar US$44 per ton. Padahal, harga batu bara acuan periode I Juni 2026 mencapai US$121,83 per ton. Praktisi pertambangan mencatat harga DMO belum berubah dari US$70 sejak 2018.

Kuota produksi ikut menjadi faktor. Kuota 2026 ditetapkan sekitar 600 juta ton, turun 190 juta ton dari realisasi 2025 sebesar 790 juta ton. Kementerian ESDM kemudian menyatakan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) akan melebihi 600 juta ton.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyebut PLN membutuhkan batu bara kalori menengah yang jumlahnya makin sedikit.

Selain tantangan diatas, Presiden Prabowo juga memberikan mandat khusus pada PLN. RAPAT Rapat di Istana pada hari yang sama dengan pelantikan dirut baru juga membahas perkembangan sektor energi. Agendanya mencakup RUU Migas, evaluasi gangguan kelistrikan di sejumlah daerah, serta kondisi pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM).

Usai rapat, Rosan menyampaikan dua arahan Presiden. Pertama, Prabowo meminta model bisnis PLN dievaluasi agar lebih efisien dan produktif sehingga subsidi dapat ditekan. Kedua, Presiden meminta percepatan pemanfaatan panel surya berkapasitas 100 GW.

Rosan belum memaparkan skema perubahan model bisnis tersebut. Danantara akan menyusun usulan bersama tim PLN sebelum melaporkannya kembali kepada Presiden.