Sri Mulyani Andalkan Dana Investasi Untuk Kerek Produktivitas Industri

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkap pandemi COVID-19 membuat produktivitas industri terjungkal hingga minus 5% pada tahun lalu.

Terbatasnya mobilitas membuat pelaku usaha kesulitan menjalankan operasional bisnisnya selama tahun lalu.

Kondisi ini yang coba diubah pemerintah mulai 2021. Dalam mendongkrak produktivitas, Sri Mulyani mengungkap bakal gencar menarik investasi sehingga produktivitas bisa terdorong optimal.

“Produktivitas kita drop sehingga kalau ingin ditingkatkan kalau investasi kita naik,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu, 2 Juni 2021.

Bendahara Negara mengatakan bakal mendorong reformasi kebijakan agar nilai investasi bisa melesat 6,9% year on year (yoy). Bila tidak dibarengi reformasi, investasi Indonesia hanya bisa naik 5,4% yoy.

“Dengan investasi yang tinggi, kita tidak perlu menambah modal untuk meningkatkan produktivitasnya,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyatakan produktivitas industri mulai pulih. Hal ini tampak dari Purchase Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Mei 2021 yang mencapai 55,3 atau tertinggi sepanjang sejarah.

Dalam menjaga produktivitas itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan adanya Kementerian Investasi menjadi angin segar baru bagi Indonesia. Kementerian itu diklaim bisa membuat investasi Indonesia moncer.

Kementerian anyar ini memang punya target investasi tinggi dari Presiden Joko Widodo. Menteri Investasi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap target realisasi investasi dari Jokowi mencapai Rp1.200 triliun.

“Untuk target 2022, investasi kita itu sebenarnya Rp985 triliun atau maksimal Rp1.127 triliun. Tapi permintaan Bapak Presiden kepada kami itu menjadi Rp1.200 triliun,” kata Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin, 31 Mei 2021.

Bahlil Lahadalia menuturkan target tersebut memang naik sekitar 30% dari target tahun ini yang juga diminta Presiden Jokowi mencapai Rp900 triliun. Padahal, berdasarkan rencana strategis (restra) Kementerian Investasi/BKPM 2020-2024 tahun ini target realisasi investasi sebesar Rp858,5 triliun.

“Kami mohon dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi VI karena ini membutuhkan gizi yang kuat dan pelumas yang paten punya. Kalau tidak, ini berdampak sistemik dalam pengelolaan dalam menyelesaikan investasi,” ujar Bahlil Lahadalia. (RCS)