Sejumlah SPBU Alami Kelangkaan BBM, Pertamina Pastikan Pasokan BBM Tetap Terjaga

JAKARTA – Seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan perekonomian, PT Pertamina (Persero) mencatat penjualan BBM di SPBU pada Oktober mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan awal tahun.

Akibatnya, terjadi antrean di sejumlah SPBU, bahkan ada yang mengalami kehabisan stok, khususnya BBM jenis solar.

"Stok untuk produk yang meningkat signifikan yaitu solar mencapai 17 hari dan pertamax mencapai 18 hari. Pengiriman dari terminal BBM juga terus dilakukan setiap hari ke seluruh SPBU. Sementara itu, kilang juga terus berproduksi sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," kata Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations Pertamina Fajriyah Usman dilansir dari Indonesia.go.id, Sabtu 30 Oktober 2021.

Pertamina mencatat, peningkatan konsumsi gasoil didominasi oleh solar subsidi. Di mana konsumsi pada semester I-2021 tercatat sebesar 37.813 kiloliter per bulan dan terus meningkat hingga mencapai 44.439 kiloliter pada September atau naik sekitar 17%.

Sedangkan di sektor gasoline, peningkatan mencolok terjadi di produk pertamax, di mana pada periode semester I-2021 rerata bulanan sebesar 12.586 kiloliter dan terus merangkak naik hingga mencapai kenaikan 49% pada September sebesar 18.840 kiloliter.

Khusus untuk solar, Pertamina telah melakukan penambahan volume penyaluran ke beberapa wilayah yang mengalami peningkatan konsumsi secara signifikan seperti Sumatra Barat sebesar 10%, Riau 15%, dan Sumatra Utara 3,5%.

"Mengingat solar adalah BBM bersubsidi, kami sangat cermat dalam melakukan penambahan penyaluran agar bisa tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oknum-oknum tertentu," tegas Fajriyah.

Selain penambahan penyaluran di wilayah yang mengalami peningkatan signifikan, Pertamina juga melakukan koordinasi dengan BPH Migas untuk fleksibilitas pengalihan kuota BBM Subdisi di wilayah yang realisasinya masih di bawah target, ke wilayah lain yang berpotensi over kuota.

"Alhamdulillah sudah ada persetujuan dari BPH Migas, sehingga pengaturan kuota antarwilayah dapat dilakukan selama tidak melebihi pagu kuota nasional 2021 yang ditetapkan BPH Migas,"tutur Fajriyah.