Sederet Fakta Menarik Pelantikan 22 Pejabat Baru Kemenkeu oleh Sri Mulyani

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik 22 pejabat eselon I dalam sebuah seremoni besar-besaran di Aula Mezzanine, Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta.

“Pada hari ini, Jumat, bulan Mei 2025, dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” kata Sri Mulyani, kala melantik anak buah barunya, Jumat, 23 Mei 2025.

Pelantikan tersebut menjadi langkah strategis Kemenkeu dalam melakukan penyegaran dan penguatan kelembagaan, termasuk pembentukan badan dan direktorat jenderal baru.

Dirangkum TrenAsia, berikut sederet fakta menarik pelantikan pejabat baru Kemenkeu.

Pelantikan Besar-Besaran

Pelantikan ini menjadi salah satu reshuffle internal terbesar di Kemenkeu dalam beberapa tahun terakhir. Total ada 22 pejabat eselon I yang dilantik, terdiri dari promosi, rotasi jabatan, dan pengisian posisi baru.

Perubahan di Puncak Direktorat Jenderal Pajak

Salah satu sorotan utama adalah pergantian Direktur Jenderal Pajak. Bimo Wijayanto menggantikan Suryo Utomo yang telah menjabat sejak 2019. Bimo sebelumnya dikenal sebagai birokrat senior yang menangani isu-isu kebijakan fiskal strategis.

Letjen Djaka Budhi Utama Dilantik Sebagai Dirjen Bea dan Cukai

Letnan Jenderal TNI (Purn) Djaka Budhi Utama dilantik sebagai Dirjen Bea dan Cukai menggantikan Askolani. Penunjukan ini menuai sorotan karena latar belakang militer Djaka. Namun, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Djaka telah berstatus purnawirawan TNI dan bukan anggota aktif.

"Purnawirawan, jadi enggak ada masalah menjabat," jawab Airlangga usai menghadiri pelantikan pejabat eselon I Kementerian Keuangan di Jakarta.

Suryo Utomo Pimpin Badan Baru

Mantan Dirjen Pajak Suryo Utomo kini menjabat sebagai Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan, unit baru di Kemenkeu yang bertugas memperkuat sistem intelijen fiskal dan pemanfaatan big data.

Askolani Rotasi ke Dirjen Perimbangan Keuangan

Askolani kini menduduki posisi sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan menggantikan Luky Alfirman, yang selanjutnya menjadi Dirjen Anggaran. Luky menggantikan posisi sementara yang sebelumnya dijabat oleh Wamenkeu Suahasil Nazara pasca tersangkutnya Isa Rachmatarwata dalam kasus Jiwasraya.

Reformulasi Nomenklatur Jabatan

Jabatan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) secara resmi diubah menjadi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, dan dijabat oleh Febrio Nathan Kacaribu. Reformulasi ini menunjukkan penajaman peran analisis strategis fiskal di Kemenkeu.

Pembentukan Direktorat Jenderal Baru

Kemenkeu juga membentuk Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, sebagai bagian dari reformasi kelembagaan. Posisi ini dipercayakan kepada Masyita Crystallin, ekonom senior yang sebelumnya menjadi Staf Khusus Menkeu dan Sherpa Koalisi Menteri Keuangan untuk Perubahan Iklim.

Masyita memiliki latar belakang akademis dan profesional yang kuat. Ia pernah menjadi ekonom Bank Dunia, Kepala Ekonom DBS Indonesia, dan Komisaris IFG. Masyita juga pernah mengajar di UI dan terlibat aktif dalam isu transisi hijau dan pembiayaan perubahan iklim.

Deretan Pejabat Baru Kemenkeu

1. Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi

2. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu

3. Dirjen Anggaran: Luky Alfirman

4. Dirjen Pajak: Bimo Wijayanto

5. Dirjen Bea Cukai: Djaka Budi Utama

6. Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti

7. Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban

8. Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani

9. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto

10. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Cristalline

11. Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh

12. Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo

13. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Andin Hadiyanto

14. Staf Ahli bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak: Iwan Djuniardi

15. Staf Ahli bidan Kepatuhan Pajak: Yon Arsal

16. Staf Ahli bidang Pengawasan Pajak: Nufransa Wira Sakti

17. Staf Ahli bidang Penerimaan Negara: Dwi Teguh Wibowo

18. Staf Ahli bid Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Mochamad Agus Rofiuidn

19. Staf Ahli bidang Pengeluaran Negara: Sudarto

20. Staf Ahli bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional: Parjiono

21. Staf Ahli bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal: Arief Wibisono

22. Staf Ahli bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan: Rina Widiyani Wahyuningdyah