Riset Terbaru Sebut RI Bisa Capai Energi Bersih 100 Persen pada 2050

JAKARTA – Riset terbaru dari Institute for Essential Services Reform (IESR) Lappeenranta University of Technology (LUT) Finlandia dan Agora Energiewende mengatakan Indonesia dapat mencapai 100 persen permintaan energi terbarukan atau energi bersih pada 2050.

Bahkan, transisi energi tersebut dapat memakan biaya yang lebih efektif sekaligus menjamin ketersediaan energi nasional. Hasil kajian tersebut dipaparkan oleh Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR dalam Indonesia Energy Transition Dialogue 2020 secara virtual, Selasa, 8 November 2020.

Meski memiliki potensi untuk beralih sepenuhnya pada energi bersih, Fabby menyebut upaya ini memerlukan komitmen dan dukungan dari semua pihak. Jika tidak, target bauran energi pemerintah sebesar 23% pada 2025 akan sulit tercapai.

Kendati begitu, riset IESR menunjukkan sebetulnya peluang Indonesia untuk mencapai target bauran energi cukup positif. Di mana penetrasi bauran energi di Indonesia dapat mencapai 40%.

Dengan potensi energi bersih yang sangat melimpah, kecepatan transisi Indonesia masih kalah dibandingkan dengan negara ASEAN seperti Thailand. Padahal, pemerintah sejatinya telah merilis sejumlah paket stimulus untuk mendorong percepatan transisi energi bersih.

Dukungan Finansial

Dari aspek fiskal, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menjelaskan beberapa kebijakan seperti cuti pajak (tax holiday) dan pengurangan pajak (tax allowance) untuk industri energi terbarukan.

“Pemerintah pada dasarnya sangat bersemangat terhadap pengembangan energi terbarukan. Mari, berdiskusi secara mendalam, sehingga kami dapat memberikan dukungan yang maksimal dalam hal mendorong investasi energi terbarukan di Indonesia,” papar Suahasil.

Sayangnya, sambung Fabby, stimulus ekonomi tersebut lebih banyak mengalir ke energi fosil dibandingkan energi terbarukan. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan pendanaan industri energi baru terbarukan dengan berbagai sumber pendanaan. Salah satunya melalui penerbitan sukuk hijau.

Walaupun masih lamban, Fabby berharap desakan untuk pemerintah jangan sampai surut untuk mewujudkan energi bersih di Indonesia. Bukan tanpa alasan, emisi karbon dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) cenderung rendah selama pandemi COVID-19 akibat konsumsi energi listrik yang menurun.

Meski demikian, target pengurangan emisi karbon belum di dalam jalur pemenuhan komitmen Perjanjian Paris. Agar penurunan emisi karbon ini berkelanjutan, pemerintah Indonesia seharusnya dapat memanfaatkan pemulihan pasca COVID-19 dengan lebih masif mengembangkan potensi energi terbarukan.

“Kami menyoroti pula fenomena turunnya harga batubara di pasar internasional dan makin kuatnya komitmen negara pengimpor batubara seperti China, Korea dan Jepang untuk netral karbon pada 2050.”