Prioritaskan Infrastruktur Terbangun, Kementerian PUPR Raih Pagu Indikatif Rp100,46 Triliun
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan Kementerian PUPR mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp100,46 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2022.
Reza Pahlevi
Author
Pembangunan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran. / Dok. Kementerian PUPR
(Istimewa)JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan Kementerian PUPR mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp100,46 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2022.
“Pagu indikatif Kementerian PUPR di 2022 sesuai surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN atau Kepala Bappenas adalah sebesar Rp100,46 triliun. Ini adalah respons terhadap usulan kami sebesar Rp176 triliun sebelumnya,” ujar Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Rabu, 2 Juni 2021.
Meski tidak sesuai dengan usulan, Basuki mengatakan hal ini karena pembangunan pada 2022 akan lebih fokus pada pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun. Fokus pembangunan ini juga sesuai dengan dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022.
Postur pagu indikatif yang senilai Rp100,46 triliun ini akan dibagi per Direktorat Jenderal (Ditjen) PUPR. Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp41,05 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp39,7 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar Rp12,5 triliun, Ditjen Perumahan sebesar Rp5 triliun, dan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp2,22 triliun.
Menteri Basuki juga menekankan bahwa meskipun anggaran tahun 2022 lebih sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya, alokasi anggaran untuk program-program berbasis masyarakat diusahakan untuk tidak dikurangi.
“Saya sudah menyampaikan untuk alokasi program BSPS (bantuan stimulan perumahan swadaya) dan padat karya jangan kurang dari alokasi tahun ini, bahkan mungkin masih bisa ditingkatkan dan diprioritaskan,” katanya.
- 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
- PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
- Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan bahwa selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian PUPR akan memperjuangkan kenaikan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat.
“Hasil raker ini akan ditindaklanjuti dengan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi V dengan para Dirjen di Kementerian PUPR untuk mempertajam kegiatan yang diusulkan pada TA 2022 dengan hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI,” katanya.
Besaran pagu indikatif untuk TA 2022 ini lebih rendah dari pagu indikatif TA 2021 yang senilai Rp149,81 triliun. Pagu indikatif TA 2021 utamanya ditujukan untuk mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional menghadapi pandemi COVID-19.
Meski mencapai Rp149,81 triliun, anggaran ini sempat refocusing menjadi Rp131,82 triliun atau berkurang Rp17,99 triliun. Dari total anggaran tersebut, Kementerian PUPR mengalokasikan Rp18,14 triliun untuk program padat karya tunai (PKT). (RCS)