PLTU Batu Bara RI Peringkat 5 Dunia, Transisi Mendesak?

JAKARTA, TRENASIA.ID - Sektor ketenagalistrikan Indonesia hingga kini masih sangat bergantung pada batu bara. Kondisi ini membuat batu bara menjadi tulang punggung pasokan listrik nasional sekaligus penyumbang utama emisi karbon.

Ketergantungan yang berkepanjangan dinilai berisiko menimbulkan beban ekonomi jangka panjang serta menghambat pencapaian target iklim Indonesia, sehingga percepatan transisi ke energi terbarukan menjadi semakin mendesak.

Dikutip data Global Energy Monitor (GEM), Rabu, 28 Januari 2026, secara global, Indonesia tercatat sebagai negara dengan kapasitas PLTU batu bara terbesar kelima di dunia pada tahun 2024, dengan total kapasitas operasi mencapai 54,68 gigawatt (GW).

Di dalam negeri, batu bara masih mendominasi bauran pembangkitan listrik dengan kontribusi 66,5% hingga Oktober 2025, terutama sebagai sumber listrik baseload yang menopang kestabilan sistem kelistrikan nasional.

Emisi PLTU Jadi Beban

Dominasi batu bara berimplikasi langsung terhadap tingginya emisi gas rumah kaca. Sepanjang 2024, total emisi dari sektor PLTU Indonesia diperkirakan mencapai 483 juta ton setara CO₂.

Angka ini menjadikan sektor ketenagalistrikan berbasis batu bara sebagai salah satu penyumbang emisi terbesar secara nasional.

Berdasarkan catatan lembaga Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), Emisi tersebut berasal dari dua sumber utama. Pertama dari PLTU utilitas dengan kapasitas sekitar 85 GW menyumbang sekitar 352 juta ton CO₂.

Kedua, PLTU captive yang umumnya melayani kebutuhan listrik industri, termasuk smelter, dengan kapasitas 31,1 GW, menghasilkan sekitar 131 juta ton CO₂. Keberadaan PLTU captive yang terus bertambah turut memperkuat tren emisi tinggi di sektor industri.

Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa emisi dari PLTU masih akan tetap dominan. Dalam skenario Accelerated Renewable Energy Deployment (ARED), emisi PLTU diperkirakan mencapai 262 juta ton pada 2025, setara 88% dari total emisi sektor ketenagalistrikan, dan meningkat menjadi 303 juta ton pada 2034, meskipun persentasenya turun tipis menjadi 84%.

Hal ini menandakan tanpa perubahan kebijakan yang signifikan, batu bara masih akan menjadi sumber emisi utama dalam jangka panjang.n PLTU

Meskipun narasi transisi energi semakin menguat, kapasitas PLTU batu bara di Indonesia masih menunjukkan tren peningkatan. Sejak 2015, kapasitas PLTU nasional telah bertambah sekitar 29 GW, seiring dengan kebutuhan listrik yang terus tumbuh dan fokus pada keandalan pasokan.

Dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, pemerintah masih merencanakan penambahan 6,3 GW PLTU batu bara baru, meskipun lajunya melambat dibandingkan periode sebelumnya.

Di sisi lain, RUPTL juga menargetkan penambahan 42,6 GW pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) selama periode yang sama.

Namun, target tersebut dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan komitmen Indonesia dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP) yang menargetkan penambahan 56 GW kapasitas EBT serta mendorong puncak emisi sektor ketenagalistrikan sebelum 2030.

Selain itu, realisasi investasi di sektor EBT masih tertinggal jauh dibandingkan investasi di sektor mineral dan batu bara.

Mengapa Transisi ke EBT Mendesak?

Peralihan dari PLTU ke energi terbarukan tidak semata-mata berkaitan dengan isu lingkungan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekonomi nasional.

Investasi baru di PLTU berisiko menciptakan lock-in infrastruktur, di mana aset berumur panjang tersebut justru membuat biaya transisi di masa depan semakin mahal karena harus mengganti pembangkit yang belum mencapai akhir umur ekonomisnya.

Selain itu, tekanan global terhadap praktik bisnis rendah karbon terus meningkat. Banyak perusahaan multinasional kini mensyaratkan penggunaan energi bersih dalam rantai pasoknya.

Kebijakan seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa juga berpotensi membebani produk ekspor Indonesia yang dihasilkan dengan jejak karbon tinggi, sehingga dapat menggerus daya saing industri nasional.

Dari sisi ekonomi, transisi energi justru menawarkan manfaat nyata. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pensiun dini PLTU dan penggantian dengan pembangkit EBT berpotensi memberikan manfaat ekonomi bersih hingga Rp82,6 triliun, terutama melalui peningkatan produk domestik bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja baru, serta pengurangan biaya kesehatan akibat polusi udara.

Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, mencapai 3.687 GW, yang berasal dari tenaga surya, angin, air, panas bumi, dan bioenergi.

Namun, hingga kini tingkat pemanfaatannya baru sekitar 0,3%, mencerminkan masih lebarnya kesenjangan antara potensi dan realisasi.

Ketergantungan yang tinggi terhadap batu bara juga membuat ketahanan energi dan fiskal Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global.

Sebaliknya, energi terbarukan menawarkan sumber energi domestik yang lebih stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang, sekaligus mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan.

Transisi energi yang adil menghadirkan tantangan sosial-ekonomi yang tidak ringan. Setiap penurunan produksi batu bara sebesar 100 juta ton diperkirakan berpotensi menyebabkan 8.500 hingga 10.000 pekerja kehilangan pekerjaan.

Daerah penghasil batu bara membutuhkan waktu puluhan tahun untuk melakukan diversifikasi ekonomi agar tidak bergantung pada satu komoditas.

Dari sisi teknis, integrasi EBT skala besar memerlukan modernisasi sistem kelistrikan nasional. Hal ini mencakup pembangunan hampir 48.000 kilometer jaringan transmisi baru, penyediaan penyimpanan energi hingga 10,3 GW, serta penguatan interkoneksi antarpulau guna menjaga keandalan pasokan listrik.

Di tengah tantangan tersebut, peluang baru juga terbuka lebar. Rencana pembangunan 100 GW pembangkit listrik tenaga surya berbasis koperasi desa, jika dapat direalisasikan, dinilai berpotensi menjadi game changer dalam pemerataan akses listrik, penguatan ekonomi lokal, serta percepatan transisi energi nasional.