Pemerintah Thailand Mengaku Gunakan Perangkat Pengintai pada Ponsel
- Menteri Ekonomi dan Masyarakat Digital Thailand membenarkan informasi mengenai penggunaan aplikasi pengintai.

Fadel Surur
Author


BANGKOK – Menteri Ekonomi dan Masyarakat Digital Thailand membenarkan informasi mengenai penggunaan aplikasi pengintai.
Pengakuan Menteri Chaiwut Thanakamanusorn muncul setelah kritikus pemerintah mengaku diretas menggunakan spyware Pegasus buatan Israel.
Meskipun tidak menyebut Pegasus, Chaiwut mengaku mengetahui adanya perangkat pengintai yang digunakan untuk mendengar atau mengakses ponsel.
“Saya mengerti adanya penggunaan semacam itu tetapi sangat terbatas dan hanya untuk kasus tertentu,” katanya, seperti dikutip dari Reuters.
Beberapa kasus yang dijadikan sorotan oleh Chaiwut adalah yang terkait dengan keamanan nasional atau narkoba.
Pada kasus seperti pengedaran narkoba, ia menyebutkan bahwa perangkat itu berguna untuk menemukan titik perjanjian dengan pembeli.
- Remake Video Klip Ariel, Jadi Strategi Ampuh GoSend Instant Jaminan 1 Jam Gaet Pengguna
- Ini 3 Fakta Menarik Bendungan Keureuto di Aceh Utara
- Pertama dalam 11 Tahun, Bank Sentral Eropa Akhirnya Naikkan Suku Bunga Akibat Tekanan Ekonomi
Dalam pengakuan pada hari Selasa, 19 Juli lalu ia tidak menerangkan badan apa yang menggunakan, aplikasi apa yang digunakan atau siapa yang menjadi target.
Belakangan ini, beberapa kelompok HAM Thailand menuduh pemerintah memanfaatkan alasan keamanan nasional untuk menekan kritik.
Sebuah investigasi yang diumumkan hari Senin, 18 Juli menunjukkan penggunaan Pegasus pada sekitar 30 kritikus antara periode Oktober 2020-November 2021.
Investigasi ini dilakukan oleh HAM Thailand bernama iLaw, pengawas internet Asia Tenggara Digital Reach, dan Citizen Lab yang berbasis di Toronto, Kanada.
Penyelidikan ini dilakukan setelah ada peringatan massal dari Apple Inc. pada bulan November mengenai pengguna iPhone yang menjadi target.
Dugaan penggunaan aplikasi yang terbaru adalah saat munculnya gerakan pemuda pada tahun 2020 yang menentang kekuatan monarki di Thailand.
Sekitar 1.800 orang yang juga mengkritisi pemerintahan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha telah dituntut terkait keamanan.

Fakhri Rezy
Editor
