Outlook RI Dipangkas Moody's, Cicilan Rumahmu Bisa Naik

JAKARTA, TRENASIA.ID - Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, meski mempertahankan peringkat utang jangka panjang di level Baa2 (investment grade).

Keputusan ini dipandang sebagai peringatan serius terhadap tata kelola pemerintahan dan arah kebijakan ekonomi ke depan, terutama di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Penurunan outlook berarti risiko penurunan peringkat kredit Indonesia dalam 12–18 bulan ke depan meningkat apabila perbaikan kebijakan tidak segera dilakukan. Meski belum menurunkan peringkat secara langsung, sinyal ini sudah cukup untuk memengaruhi persepsi investor global.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai langkah Moody’s sebagai alarm keras bagi pemerintah agar segera melakukan pembenahan kebijakan dan tata kelola.

Menurut Bhima, ketidakpastian arah kebijakan membuat investor menahan ekspansi dan meningkatkan persepsi risiko berinvestasi di Indonesia. Selain isu tata kelola, Moody’s juga mencermati risiko fiskal. Bhima menilai komunikasi kebijakan yang terlalu dini justru memperburuk kepercayaan pasar.

Ia menambahkan, sejumlah faktor lain turut menjadi sorotan, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran jumbo, penurunan penerimaan pajak, hingga efisiensi anggaran yang berdampak langsung ke pemerintah daerah.

Dampak Langsung ke Masyarakat

Meski terlihat teknis, penurunan outlook kredit berdampak nyata ke kehidupan masyarakat. Ketika risiko Indonesia dinilai meningkat oleh lembaga pemeringkat, pemerintah dan BUMN harus membayar bunga lebih tinggi untuk menarik investor membeli surat utang negara maupun obligasi korporasi.

Kenaikan biaya utang tersebut berpotensi menekan ruang fiskal pemerintah. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial, sebagian harus dialihkan untuk membayar bunga dan cicilan utang.

Dalam jangka menengah, kondisi ini dapat membatasi kemampuan negara dalam menjaga kualitas layanan publik. Dampak lanjutan juga dirasakan sektor perbankan dan dunia usaha. Kenaikan biaya pendanaan pemerintah dan BUMN biasanya diikuti oleh kenaikan suku bunga kredit di perbankan.

Akibatnya, kredit usaha menjadi lebih mahal, investasi melambat, dan penciptaan lapangan kerja berisiko tertahan. Masyarakat pun berpotensi menghadapi cicilan rumah, kendaraan, maupun kredit usaha rakyat (KUR) yang lebih tinggi.

Selain itu, ruang belanja negara yang menyempit membuka risiko penundaan atau pengurangan program sosial, terutama program yang bergantung pada fiskal pusat dan transfer ke daerah. Tekanan ini dapat dirasakan langsung oleh kelompok rentan, seperti penerima bantuan sosial, layanan kesehatan publik, serta sektor pendidikan di daerah.

Bhima Yudhistira mengingatkan dampak tersebut akan jauh lebih berat jika peringkat kredit Indonesia benar-benar diturunkan. Jika penurunan peringkat terjadi, arus modal asing berisiko keluar dari pasar keuangan domestik, sehingga nilai tukar rupiah berada di bawah tekanan. Pelemahan rupiah berpotensi mendorong kenaikan harga barang impor, termasuk pangan, energi, obat-obatan, dan bahan baku industri.

Kenaikan harga impor tersebut dapat memicu tekanan inflasi, yang pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat. Industri yang bergantung pada bahan baku impor juga berisiko menaikkan harga jual atau mengurangi produksi, yang berdampak pada tenaga kerja dan stabilitas harga di dalam negeri.

Dengan demikian, para ekonom menilai menjaga kepercayaan investor dan stabilitas peringkat kredit bukan hanya isu pasar keuangan, tetapi berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi rumah tangga, harga kebutuhan pokok, serta keberlanjutan program sosial pemerintah.